Beredar Isu PNS Jawa Tengah Tolak THR, Ini Faktanya

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo heran dengan beredarnya kabar Pegawai Negeri Sipil (PNS) menolak Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 dari pemerintah. Untuk memastikan hal itu, Ganjar menanyai langsung sejumlah PNS di lingkungan Pemprov Jateng.

Di hadapan para PNS Biro Kesra Setda Provinsi Jateng, Ganjar menanyakan tentang isu penolakan THR dan gaji ke-13. Serta-merta para PNS kompak mengatakan tidak. "Mboten wonten Pak (tidak ada Pak), kalau bisa ditambah," kata para PNS itu kompak, Jumat (17/5/2019).

Tak hanya menanyai para PNS secara langsung, Ganjar yang memang dikenal akrab dengan media sosial juga sempat men-tweet terkait masalah ini. Di akun Twitternya, Ganjar menuliskan pertanyaan terbuka kepada seluruh PNS, apakah sebaiknya THR diterima atau ditolak sambil menyematkan link berita tentang penolakan THR. Postingan itu mendapat sorotan publik dengan 978 retweet, 2.639 like dan 722 komentar.

Ditemui usai memberikan pengarahan, Ganjar mengatakan yang dilakukannya itu, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, hanya bercanda. Candaan itu ia keluarkan setelah beredar di media sosial kemudian masuk berita, bahwa ada ajakan PNS menolak THR dan gaji ke-13.

"Saya hanya nyandain saja, apa benar demikian ada ajakan menolak THR. Ternyata itu ada sangkut-pautnya dengan politik. Makanya saya iseng tulis di Twitter saya, adakah PNS yang akan menolak atau mengembalikan THR, ternyata tidak ada," ucap Ganjar.

Ganjar menerangkan, penolakan THR dan gaji ke-13 dengan alasan politik tidak dapat dibenarkan. Menurutnya, pemberian THR dan gaji ke-13 bagi PNS adalah hak yang sudah diatur.

"Maksud saya, apa yang menjadi hak itu jalan saja, kan itu mekanis. Jangan dibawa ke ranah politik yang kemudian jadi anget dan panas," katanya.

Di Jawa Tengah, lanjut dia, tidak ada PNS yang menolak THR dan gaji ke-13. Justru, PNS di Jateng berharap agar THR segera cair dan kalau bisa ditambahi.

"Di Jateng ya enggaklah, sampai hari ini kabeh ngarep-arep (semua berharap), nek iso malah ditambahi (kalau bisa minta ditambah). Ndak ada, karena itu sudah hak mereka. Mereka kerja profesional dan saya pesan janganlah urusan seperti ini dibawa ke ranah politik. Itu saja pesan saya," tutupnya.

Sekadar diketahui, media sosial sedang ramai bertebaran meme ajakan kepada seluruh PNS untuk menolak THR dan gaji ke-13. Banyak yang menduga, ajakan tersebut sangat kental dengan muatan politik dukungan salah satu Capres dan Cawapres 2019.

Ajakan penolakan PNS itu mendapat perhatian banyak pihak. Komisioner Bidang Mediasi dan Perlindungan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Tasdik Kinanto mengatakan, ajakan penolakan THR dan gaji ke-13 merupakan tindakan tidak etis karena hanya untuk memprovokasi PNS yang dilandasi kebencian kepada salah seorang presiden.

Tasdik justru meminta PNS yang hendak menolak THR dan gaji ke-13 karena dasar tidak suka dengan pemerintahan saat ini untuk keluar atau berhenti sebagai PNS. Menurutnya, langkah itu lebih tepat karena sebagai bentuk konsistensi sikap mereka.