Ajakan People Power Tolak Hasil Pilpres Dinilai Kekanak-kanakan

SEMARANG - Aksi people power yang digaungkan sekelompok elite politik tertentu mengundang keprihatinan masyarakat. Terlebih upaya itu untuk mendelegitimasi lembaga negara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Direktur Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP), Muhammad Rifai mengatakan, aksi people power tidak perlu ditanggapi secara serius. Sebab wacana people power yang saat ini digulirkan, tidak terkait secara substantif dalam pengelolaan negara.

"Nah, kalau ada sebagian elite negeri ini yang menggulirkan adanya people power tandingan, ini keliatan lucu dan kekanak-kanakan," kata Rifai, Kamis (16/5/2019). (Baca Juga: MUI Imbau Warga Semarang Tidak Ikut-ikutan People Power)

Menurutnya, people power telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia saat menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 17 April 2019. Jumlah partisipasi pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pun sangat besar yakni mencapai 80%.

"People power sebenarnya sudah terjadi ketika Jokowi terpilih kembali dengan masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS dan memilih kembali Jokowi sebagai presiden, itu adalah bentuk people power," ujarnya.

Sebelumnya muncul ajakan beberapa pihak via grup WhatsApp agar turun ke jalan pada 22 Mei bertepatan pengumuman hasil Pemilu oleh KPU. Warga pun ramai sepakat menyatakan penolakan terhadap gerakan people power yang mengarah pada tindakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah terutama pascaPemilu 2019.

Sekadar diketahui, anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Amien Rais menyatakan jika saat ini dirinya tak akan menggunakan people power. Perubahan nama people power menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat tidak mengurangi semangat untuk mengawal pemilu yang jujur dan adil serta melawan praktik-praktik kecurangan.

Amien awalnya menyinggung soal Eggi Sudjana yang ditangkap Polisi lantaran dituduh makar lantaran menyerukan people power. Karenanya, mulai sekarang dia tak menyerukan ucapan itu lagi. (Baca Juga: Istilah People Power Diganti Gerakan Kedaulatan Rakyat)