Dugaan Penganiayaan Napi, Pengamat Sebut Semua Pejabat Harus Diganti

Jum'at, 03 Mei 2019 - 23:29 WIB
Dugaan Penganiayaan Napi, Pengamat Sebut Semua Pejabat Harus Diganti
Gambar yang dicapture dari video penganiayaan napi oleh petugas Lapas Nusakambangan, Cilacap. FOTO/IST
A A A
JAKARTA - Pencopotan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Cilacap bernisial HM karena diduga terlibat dalam aksi kekerasan terhadap 26 narapidana dinilai tak akan menyelesaikan masalah. Pasalnya, selama ini setiap masalah yang ada di pemasyarakatan, jabatan itulah yang selalu dikorbankan.

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan, dari setiap kejadian di lapas, selalu yang dikorbankan adalah kepalanya. Namun meski diganti, ke depan pasti akan muncul masalah baru dan tak ada permasalahan yang terpecahkan.

"Kalau menurut saya selalu yang dipersalahkan itu kalapas. Setiap ada kejadian kalapas selalu dicopot, nantinya bila ada masalah, seperti itu lagi penyelesaiannya," katanya, saat dikonfirmasi, Jumat (3/5/2019). (Baca juga: Video Napi Dianiaya Viral, Kalapas Nusakambangan Diperiksa)

Untuk diketahui, sebuah video yang merekam petugas sipir Lapas Nusakambangan menganiaya narapidana, viral di media sosial. Petugas memperlakukan warga binaan dengan kejam. Mereka dipukul diseret, ditendang, disabet dan bahkan ditenteng layaknya binatang.

Di video berdurasi 01:22 menit itu terlihat perlakuan kasar yang dilakukan para sipir dari tim khusus pemasyarakatan ke narapidana yang akan dipindahkan. Dengan tangan dan kaki diborgol, napi diminta untuk jalan jongkok menuju kapal penyeberangan. Atas aksi itu, kalapas Nusakambangan HM langsung dinonaktifkan.

Menurut Trubus, selama ini pimpinan di Dirjen Pemasyarakatan lupa bahwa kalapas juga merupakan karyawan, dia terikat dengan peraturan yang ada di atasnya. Sehingga, apabila ingin melakukan perubahan, Kemenkumham harus melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

"Jadi digantinya itu semua. Sehingga kalau hanya kalapas, kasubdit, itu tidak akan berpengaruh karena itu sudah menjadi budaya mereka," katanya.

Trubus menilai kalau memang mau membenahi pemasyarakatan harus menyeluruh dan komprehensif. Bukan seperti sekarang ini yang dinilainya parsial, di mana selalu karyawan yang bersalah dikasih sangsi.

"Makanya saat ini, tingkat kepercayaan publik terhadap lapas terus menurun. Pasalnya, yang kita saat ini lihat adalah muncul masalah baru, coba saja dua tiga bulan pasti muncul masalah lagi," ujarnya.

Atas masalah yang terus terjadi ini, Trubus menyebut upaya revitalisasi lapas yang selama ini digaungkan tak akan berhasil. Revitalisasi disebutnya hanya sebuah jargon dan hal itu hanya paradigma yang disampaikan sejak lama. "Karena dalam praktiknya, napi masih ada yang disiksa, ada yang bisa beli kamar, dan bandar bisa mengendalikan peredaran narkotika," katanya.

Meski selama ini Dirjen Pemasyarakatan (PAS) Kemenkumham, Sri Puguh sering mengucapkan revitalisasi, Trubus belum pernah melihat output dari pernyataan tersebut. Pasalnya, yang terjadi saat ini pelanggaran terus ada dan berlangsung berulang-ulang. "Sampai saat ini publik melihat dan menyoroti terus, jangan sampai nantinya keluar ungkapan dari publik yang menyebut dirjen PAS lemah dalam menangani lapas," ujarnya.
(amm)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.8082 seconds (0.1#10.140)