Urusan Proyek, Gubernur Minta Kontraktor Tak Beri Apapun

Selasa, 30 April 2019 - 12:00 WIB
Urusan Proyek, Gubernur Minta Kontraktor Tak Beri Apapun
Gubernur Ganjar Pranowo menyaksikan Penanda-tanganan surat/Kontrak Simbolis Paket - Paket di Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (30/4/2019). IST
A A A
SEMARANG - Sejumlah pekerjaan perbaikan peningkatan jalan dan jembatan di Jawa Tengah mulai dilaksanakan. Hal itu menyusul telah ditandatanganinya sejumlah paket pekerjaan oleh Pemprov Jateng dengan para penyedia jasa.

Penandatanganan kontrak dilakukan di Gedung A Lantai 2 kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa (30/4/2019). Penandatanganan disaksikan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.

Dalam kesempatan itu, Ganjar mewanti-wanti kepada para kontraktor untuk menjaga integritas dalam bekerja. Para kontraktor atau penyedia jasa tidak boleh memberikan apapun kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) atas proyek-proyek yang dikerjakan.

"Jaga integritas, jangan sekali-kali mencoba menyuap kami. Tidak boleh ada sogok menyogok. Saya pribadi menegaskan tidak mau menerima apapun, begitu juga dengan dinas-dinas kami. Kalau ada yang menerima, akan langsung saya istirahatkan," tegas Ganjar.

Integritas menjadi fokus utama selama ia memimpin Jawa Tengah. Selain untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, praktik penghapusan suap menyuap dalam pelaksanaan proyek pekerjaan juga penting untuk menjaga kualitas dan kuantitas pekerjaan.

Menurutnya, selama ini image orang kalau orang kerja di Bina Marga PU itu identik dengan sogok menyogok, suap menyuap. Untuk itu, Ganjar ingin mengubah pandangan tersebut dengan melaksanakan semua pekerjaan sesuai aturan.

"Maka saya ingin semua membangun integritas dan bersih. Kalau penyedia jasa tidak punya beban itu, mereka bisa bekerja dengan baik tanpa tekanan. Kalau itu berjalan dengan baik, ada harapan secara kualitas dan kuantitas bisa dijaga, kalau terjaga masyarakat pasti bisa menikmati itu," tegasnya.

Ganjar juga mengusulkan agar kost yang telah disediakan untuk suap menyuap ke pemerintah, digunakan untuk program Coorporate Social Responsibility (CSR). Jadi, jika memang ada dana yang disiapkan untuk itu, dapat digunakan untuk membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

"Pola kost untuk anggaran nyogok ke kami dibuang saja. Sekarang digantikan untuk membantu saja seperti untuk CSR. Gunakan anggaran itu untuk membantu masyarakat, mungkin sepanjang jalan yang dibangun ada yang tidak punya jamban, ada yang tinggal di rumah tidak layak huni dan lainnya," pungkasnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Jawa Tengah, AR. Hanung Triyono mengatakan, ada 230 paket pekerjaan di Jawa Tengah tahun 2019 ini. Dari jumlah itu, sudah ada18 paket pekerjaan bidang jalan dan jembatan yang sudah terkontrak yang hari ini ditandatangani.

"Namun secara simbolis, penandatanganan dilakukan terhadap tiga paket pekerjaan saja," katanya.

Tiga paket tersebut terang Hanung yakni peningkatan jalan Kutoarjo-Bruno batas Kabupaten Wonosobo dengan nilai kontrak Rp4,6 miliar dan paket peningkatan jalan Kuwu-Galeh batas Kabupaten Sragen dengan nilai kontrak Rp5 miliar. "Selain itu ada juga paket jasa konsultasi pengawasan jalan dan jembatan BPJ Wilayah Cilacap dengan nilai kontrak Rp830 juta," paparnya.
(mif)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 3.3976 seconds (0.1#10.140)