alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

2019, Sleman Targetkan Penerimaan PBB Rp84,1 Miliar

Priyo Setyawan
2019, Sleman Targetkan Penerimaan PBB Rp84,1 Miliar
Bupati Sleman Sri Purnomo (kanan) secara simbolis menyerahkan surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) 2018 kepada perwakilan wajib pajak di Sleman di pendopo rumah dinas bupati, Rabu (2/1/2019). FOTO/SINDOnews/PRIYO SETYAWAN

SLEMAN - Pemkab Sleman tahun ini menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB P2) sebesar Rp84,1 miliar. Nilai itu didasarkan 624.519 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang telah dibagikan ke 86 desa, Rabu (2/1/2019).

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan, untuk mendukung mencapai target PBB P2, maka perlu meningkatkan profesionalisme aparatur pajak, termasuk kecepatan penyampaian SPPT kepada wajib pajak (WP). Hal lain yang tidak kalah penting adalah kesadaran wajib pajak membayar PBB P2.

"Perlu adanya peningkatan kesadaran dalam membayar PBB P2," kata Sri Purnomo saat penyerahan SPPT PBB P2 di pendopo rumah dinas bupati, Rabu (2/1/2019).



Bupati meminta kepada wajib pajak PNS bisa menjadi panutan dan teladan masyarakat  dengan membayar kewajibannya di awal waktu. Penyampaian SPPT PBB P2 lebih awal diharapkan lebih mendorong wajib pajak segera membayar pajak.

"Oleh karena itu, saya minta kepada seluruh kepala desa untuk segera mendistribusikan SPPT PBB P2 ini kepada para Dukuh, dan turut serta memantau pembayaran PBB masyarakat sehingga dapat selesai tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan,"katanya.

Menurut bupati, PBB P2 merupakan bagian dari pajak daerah yang sangat dibutuhkan sebagai modal pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman Harda Kiswaya mengakui realisasi penerimaan PBB P2 tiap tahun belum sesuai dengan potensi. Penyebabnya karena hal-hal teknis, terutama menyangkut persoalan administrasi, seperti salah alamat, ganti nama, dan lain sebagainya.

"Inilah yang menjadi kendala selama ini mengapa realisasi tidak sesuai dengan potensi," ujarnya.

Harda mengungkapkan, realisasi PBB P2 2018 dari ketetapan pokok Rp82,58 miliar, hanya terkumpul Rp73,6 miliar atau 89,1%. "Guna memaksimalkan penerimaan pajak, selain dengan melakukan pembaharuan basis data, BKAD juga mengandeng Badan Pertanahan Nasional
(BPN) Sleman, notaris, dan pemerintah desa untuk memastikan SPPT sudah benar atau belum. BKAD juga akan menyampaikan SPPT PBB P2 kepada wajib pajak lebih awal. Untuk pembayaran pajak bisa dilakukan di BPD DIY, BRI Syariah, Bank Mandiri dan Bank BNI.

"Dengan menyampaikan SPPT P2 lebih awal, wajib pajak dapat menyiapkan diri dan memiliki waktu cukup panjang untuk membayar pajak sebelum jatuh tempo pada 30 September mendatang," katanya.



(AMM)

loading...