Lembaga Dewan Adat Tolak Kelembagaan Bentukan Raja PB XIII

SOLO - Konflik internal Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat atau Keraton Solo kembali mengemuka. Sejumlah adik Raja Pakoe Boewono (PB) XIII Hangabehi yang tergabung dalam Lembaga Dewan Adat (LDA), bereaksi menyusul Sabda Raja yang disampaikan saat acara Tingalan Dalem Jumenengan (peringatan raja naik tahta) ke-15, Senin (1/4/2019) lalu.

Juru bicara LDA Kanjeng Pangeran (KP) Eddy Wirabumi mengemukakan, keluarga besar dinasti Mataram Keraton Surakarta berharap Presiden dan pemerintah RI bisa hadir menjadi payung kerukunan keluar besar keraton. Namun Menkopolhukam Wiranto yang ditugaskan menyelesaikan masalah Keraton Solo dinilai tidak sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Presiden menggariskan perlunya kebersamaan putra-putri PB XII, PB XIII dan perwakilan trah PB dalam pengelolaan Keraton Surakarta,” kata Eddy Wirabumi, Rabu (3/4/2019).

Namun faktanya, lanjut Eddy, anak-anak PB XII, anak-anak PB XIII, dan keturunan trah PB sebelumnya tak semua dilibatkan. “Jadi tak benar statemen yang menyebut sudah terjadi kebersamaan putra dan putri PB XII dan PB XIII menyatu,” tegasnya.

Terlebih masih ada dua perkara terkait keabsahan bebadan. Sehingga tidak beralasan jika kelembagaan keraton sudah sah. Sebab sekali lagi, pembentukan kelembagaan tidak melibatkan semua putra-putri PB XII, dan PB XIII.

Karena masih ada proses hukum, pihaknya tidak mengakui kelembagaan yang dibentuk Raja PB XIII. Untuk itu, kubu LDA meminta pemerintah hadir sebagaimana amanat undang-undang.

Yakni menjadi pemersatu agar pelestarian adat, tradisi budaya, jati diri dan tapak peradaban bangsa dapat tetap lestari dan terus terjaga. Sebelumnya, Sabda Raja yang disampaikan saat peringatan naik tahta antara lain PB XIII Hangabehi mengucapkan terimakasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membantu penyelesaikann konflik keraton. Setelah konflik mereda, Raja menegaskan apa yang telah diupayakan dan kesepahaman diharapkan segera dilaksanakan.