Prabowo Janji Bentuk Kementerian Khusus Bencana Jika Jadi Presiden
A
A
A
JAKARTA - Indonesia yang berada di wilayah rawan bencana dinilai penting memiliki kementerian khusus bencana. Pasangan capres-cawapres, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berkomitmen mewujudkannya jika terpilih pada Pilpres 2019 mendatang.
"Lebih teknis Pak Prabowo ingin mendorong kementerian khusus terkait kebencanaan. Ada contohnya beberapa negara terkait ini," kata koordinator juru bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Jakarta, Senin (31/12/2018).
Dahnil menjelaskan letak Indonesia yang dikelilingi garis pantai cukup panjang membuat Indonesia membutuhkan sebuah lembaga yang sigap dalam menangani suatu bencana.
Dia menilai, penanganan bencana yang ada selama ini dianggap kurang profesional lantaran kerap salah dalam memberi informasi. (Baca Juga: Kampung Adat Cimapag Sukabumi Tertimbun Longsor, 2 Tewas, 41 Hilang
"Dalam penanganan bencana kita selalu menghadapi masalah yang terus berulang. Misalnya BMKG, itu keliru. Informasi yang disampaikan juga keliru juga. Profesionalisme penanganan pascabencana itu juga jadi permasalahan," tuturnya.
Mantan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammdiyah ini menilai, kekuatan penanganan bencana di Indonesia saat ini ada pada solidaritas masyarakatnya.
Organisasi masyarakat keagamaan dan masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, FPI, Dompet Dhuafa, dan ACT dinilai lebih cepat turun dibandingkan institusi pemerintah.
"Buat warga negara yang seperti FPI dan lembaga lain, itu bukan mandatory sebenarnya. Siapa yang punya mandatory itu? Mandatory menangani bencana adalah negara, tapi negara seringkali salah bahkan melakukan mitigasi," tandasnya. (Baca Juga: Tsunami Terjang Anyer dan Lampung Selatan, 20 Orang Meninggal
Dahnil mengungkapkan jika terpilih, pasangan Prabowo-Sandi bertekad akan memaksimalkan anggaran untuk pencegahan dan penanganan bencana. "Kita akan dorong literasi kebencanaan. Jadi ada literasi kebencanaan di tengah masyarakat apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana," tuturnya.
"Lebih teknis Pak Prabowo ingin mendorong kementerian khusus terkait kebencanaan. Ada contohnya beberapa negara terkait ini," kata koordinator juru bicara Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Jakarta, Senin (31/12/2018).
Dahnil menjelaskan letak Indonesia yang dikelilingi garis pantai cukup panjang membuat Indonesia membutuhkan sebuah lembaga yang sigap dalam menangani suatu bencana.
Dia menilai, penanganan bencana yang ada selama ini dianggap kurang profesional lantaran kerap salah dalam memberi informasi. (Baca Juga: Kampung Adat Cimapag Sukabumi Tertimbun Longsor, 2 Tewas, 41 Hilang
"Dalam penanganan bencana kita selalu menghadapi masalah yang terus berulang. Misalnya BMKG, itu keliru. Informasi yang disampaikan juga keliru juga. Profesionalisme penanganan pascabencana itu juga jadi permasalahan," tuturnya.
Mantan Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammdiyah ini menilai, kekuatan penanganan bencana di Indonesia saat ini ada pada solidaritas masyarakatnya.
Organisasi masyarakat keagamaan dan masyarakat seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, FPI, Dompet Dhuafa, dan ACT dinilai lebih cepat turun dibandingkan institusi pemerintah.
"Buat warga negara yang seperti FPI dan lembaga lain, itu bukan mandatory sebenarnya. Siapa yang punya mandatory itu? Mandatory menangani bencana adalah negara, tapi negara seringkali salah bahkan melakukan mitigasi," tandasnya. (Baca Juga: Tsunami Terjang Anyer dan Lampung Selatan, 20 Orang Meninggal
Dahnil mengungkapkan jika terpilih, pasangan Prabowo-Sandi bertekad akan memaksimalkan anggaran untuk pencegahan dan penanganan bencana. "Kita akan dorong literasi kebencanaan. Jadi ada literasi kebencanaan di tengah masyarakat apa yang harus dilakukan ketika terjadi bencana," tuturnya.
(amm)