alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Janji Revitalisasi Lapas Kembali Dipertanyakan

Wahyu Budi Santoso
Janji Revitalisasi Lapas Kembali Dipertanyakan
Janji revitalisasi dan pembenahan lapas oleh Dirjen PAS Kementerian Hukum dan HAM kembali dipertanyakan. FOTO/ILUSTRASI/IST

JAKARTA - Janji revitalisasi dan pembenahan lembaga pemasyarakatan (lapas) oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM kembali dipertanyakan. Pasalnya, Ombudsman baru saja menerima pengaduan adanya jual beli kamar di rumah tahanan (rutan) Jambe, Tangerang, yang nilainya mencapai Rp15 juta.

Atas laporan itu, anggota Ombudsman Adrianus Meliala yang akan bertindak untuk memimpin guna melakukan pemeriksaan. Pasalnya, seorang tahanan dan keluarganya mengeluh sudah mengeluarkan biaya sekitar Rp15 juta yang rinciannya, Rp6 juta digunakan untuk memperoleh kamar atau sel selepas masa pengenalan lingkungan, dan sisanya untuk mengurus yang lain.

Temuan itu sendiri membuka cerita lama perkara Wahid Husen, bekas Kepala Lapas Sukamiskin, yang sebelumnya melakukan aksi jual beli kamar terhadap suami dari artis Inneke Koesherawati. Bahkan, nama Dirjen PAS Sri Puguh Budi Utami kala itu juga ikut terseret di dalamnya karena diketahi menerima sebuah tas branded import.



Meski praktik pungli sudah tercium, tapi alasan klise terus dijadikan celah untuk menutupi kebobrokan yang terjadi. Di mana lagi-lagi kelebihan penghuni kerap dijadikan kambing hitam atas segala masalah di dalam penjara. Seharusnya, Kementerian Hukum dan HAM mesti memprioritaskan juga penambahan sumber daya manusia sebagai penjaga tahanan.

Revitalisasi yang dicanangkan Dirjen PAS Sri Puguh juga tak akan berhasil dan hanya sebuah wacana. Terlebih, selama ini ia selalu mengandalkan sentuhan gender, ia yang kerap menyebut dirjen perempuan pertama yang mengurusi pemasyarakatan. Jika pengawasan lemah, siapa pun dirjennya, lelaki atau perempuan, tak akan membuahkan perbaikan.

Dirjen PAS Sri Puguh juga dinilai tidak mewakili pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Pasalnya, sejauh ini tidak senada gerakannya dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), TNI, Polri dan Bea Cukai yang proaktif menanggulangi peredaran narkoba.
"Persoalannya itu pengawasan di lapas yang lemah. Karena selama ini Dirjen PAS itu lebih bersifat elitis, bukan orang yang punya kompetensi di situ," kata pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah.

Trubus menilai temuan ponsel yang memudahkan napi narkoba memesan barang haram adalah bukti kelalaian Dirjen PAS. Bahkan, ia menduga terjadi transaksi di lapas sehingga napi narkoba bisa memiliki sel yang istimewa. "Ini masalah yang umum, tapi Dirjen PAS seakan tutup mata. Oknum yang terlibat dipindahkan, jadi persoalan juga oknum-oknum sipir setor, terima suap. Itu jadi sumber masalah," katanya.

Oleh karena itu, dalam waktu dekat ini Trubus menyarankan pemerintah untuk mengganti Dirjen PAS yang saat ini gagal menepati janji untuk merevitalisasi lapas. Kemudian, nama Dirjen PAS juga tersangkut kasus tas Hermes di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Selama ini posisi Dirjen PAS itu selalu penunjukan menteri. Kepentingan menteri itu banyakan rekomendasi orang-orang partai, bukan profesional. Jadi itu menurut saya efektif pemimpin yang menjiwai, menyelesaikan persoalan ini," katanya.

Sebelumnya, Dirjen PAS Sri Puguh mengklaim sudah melakukan revitalisasi Lapas Nusakambangan yang dilakukan selama delapan bulan belakangan ini. "Sudah dilaksanakan baru di Lapas Nusakambangan, karena revitalisasi membutuhkan sumber daya dukungan yang tidak sedikit," katanya kala itu.

Menurut Sri Puguh, revitalisasi di Lapas Nusakambangan, sudah dilakukan dengan proses pembinaan yang bertahap. Saat ini, pihaknya juga terus melakukan kajian karena butuh instrumen yang benar. "Karena yang kita tangani adalah manusia yang konsepsinya mereka harus lebih baik dan berubah, lebih produktif," ujarnya.

Ketika disinggung apakah pencapaian revitalisasi itu mencapai target, Utami mengaku tak ada target. Pasalnya, hal itu akan tetap berjalan dan tidak hanya sampai di bulan delapan mendatang seperti apa yang pernah ia sampaikan.

"Jadi akan terus kami lakukan, apalagi dukungan dari pemerintah terhadap revitalisasi sangat luar biasa," katanya.

Pada 21 Juli 2018 lalu, Sri Puguh menyatakan siap mundur dari jabatannya jika gagal melaksanakan revitalisasi lapas dan rutan. "Kita lihat nanti revitalisasi, kalau tidak berhasil saya mundur," katanya.

Namun hingga pertengahan 2019, permasalahan terus muncul dari dalam lapas. Mulai dari jual beli kamar, pengendalian narkoba, maraknya peredaran narkoba dan handphone yang selama ini ada di dalam lapas.



(AMM)

loading...