UMY Terjunkan 186 Mahasiswa Ikut Awasi Pemilu lewat KKN

YOGYAKARTA - Universitas Muhammdiyah Yogyakarta (UMY) menerjunkan 186 mahasiswa untuk ikut mengawasi Pemilu 2019 melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik pengawasan pemilu. Mereka akan diterjunkan di 22 desa/kelurahan yang tersebar di 18 kecamatan di DIY.

Tiga lokasi di Kota Yogyakarta, tujuh lokasi di Bantul, dua lokasi di Sleman, empat lokasi Kulonprogo, dan enam lokasi di Gunungkidul. KKK tematik pengawasan pemilu akan berlangsung selama satu bulan, mulai 25 Maret hingga 24 April 2019.

Kepala Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabidan Masyarakat (LP3M) UMY, Gatot Supangat mengatakan, KKN tematik ini sebagai implementasi kerja sama antara UMY dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam pengawasan pemilu, terutama di desa-desa yang telah mendeklarasikan antipolitik uang. Kegiatan ini juga bentuk kepedulian UMY terhadap pesta demokrasi lima tahunan agar dapat berjalan aman, lancar, damai, jujur dan adil serta bebas dari politik uang.

"Karena itu untuk pengawasan pemilu ini akan dilaksanakan pra, saat pelakasanaan dan paska pemilu," kata Gatot Supangat saat melepas KKN tematik pengawasan pemilu UMY di aula lantai 5 Gedung Fachrudin B, Rabu (20/3/2019).

Gatot menjelaskan, mahasiswa KKN nantinya melakukan pengawasan di desa-desa yang telah mendeklarasikan sebagai desa antipolitik uang. Deklarasi desa antipolitik uang merupakan bentuk kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang jujur, terutama sebagai upaya konkret dalam menciptakan pemilu yang bermutu dan berintegrasi.

"Kami berharap dengan langkah ini, penyelenggaraan pemilu 2019 dapat berlangsung aman adil, damai dan bebas dari poltik uang," katanya.

Wakil Rektor Bidang Akademik UMY, Sukamta berharap mahasiswa yang mengikuti program KKN tematik pengawasan pemilu memiliki pendirian teguh dan tidak terbawa arus politik yang buruk. Segala keputusan yang diambil harus dipikirkan dengan kepala jernih dan atas dasar Islam serta Muhammadiyah.

"Kalian harus bisa menyebarkan nilai-nilai Islam dan Muhammadiyah. Pendirian kalian juga harus kokoh agar bisa menghadapi segala kondisi yang terjadi di lapangan," kata Sukamto.

Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono mengatakan kerja sama dengan UMY dalam pengawasan pemilu, terutama di desa antipolitik uang bukan tanpa alasan. Sebab yang desa antipolitik uang baru ada di DIY. Untuk itu agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil serta bebas dari politik uang, maka dalam pengawasan akan dimulai dari pra, hari tenang, hari H dan paska Pemilu.

"Saat ini sudah ada 35 desa atipolitik uang di DIY dan jumlah ini akan bertambah lagi, sebab dalam minggu ini juga akan ada lima desa yang mendeklarasikan desa APU. Sehingga akan ada 40 desa APU di DIY," katanya.