alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Rizal Ramli: Jika KPU Kredibel, Tak Perlu Banyak Saksi di TPS

Ahmad Antoni, Taufik Budi
Rizal Ramli: Jika KPU Kredibel, Tak Perlu Banyak Saksi di TPS
Mantan Menko Kemaritiman, Rizal Ramli (tengah) saat berbicara dalam seminar nasional bertema Integritas Politik Mahasiswa di Tengah Badai Politik Rente di Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang, Jumat (15/3/2019). FOTO/SINDOnews/AHMAD ANTONI

SEMARANG - Mantan Menko Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menyebut banyaknya saksi yang dibutuhkan selama perhelatan pemilu karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak kredibel. Padahal untuk membayar saksi di tiap-tiap tempat pemungutan suara (TPS) dibutuhkan biaya sangat besar.

"Untuk jadi, siapa pun perlu saksi di TPS-TPS. Kalau KPU punya kredible, tidak perlu saksi-saksi, tapi hari ini, siapa mau jadi apa, perlu saksi. Ongkos saksi Rp300.000, Rp500.000 ngapain? Artinya KPU tidak kredibel," ujar Rizal saat mengisi Seminar Nasional dan Launching Madrasah Demokrasi Ikatan DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Jawa Tengah Periode 2018-2020 di Kampus Universitas Muhammadiyah Semarang, Jumat (15/3/2019).

Menurutnya, pemilu di Tanah Air pernah memiliki catatan gemilang karena berlangsung tanpa menguras banyak biaya. Kala itu, pelaksana Pemilu dipegang oleh orang-orang yang kredibel dan bisa dipercaya oleh masyarakat umum.



"Apakah Indonesia selalu begini? Tidak. Yang pertama pemilihan yang sangat demokratis tahun 1955, kedua Pemilu setelah reformasi tahun 1999. Saat itu, ketuanya Pak Rudini, dengan wakilnya Abang Buyung Nasution. Sangat kredibel, tidak bisa disogok. Berjalan lancar, enggak pakai uang," katanya.

Dia juga menyoroti sejumlah lembaga pengawas Pemilu mulai dari tingkat atas hingga daerah. Lembaga-lembaga itu dibentuk untuk mengawasi penyelenggara pemilu yang dinilai tidak kredibel. Sebab, jika KPU bisa menjalankan tugas dengan baik dan penuh integritas maka tidak perlu pengawasan dalam kinerjanya.

"KPU kurang dipercaya, kredibel, dibikinlah lembaga-lembaga pengawasan. Maaf, Bawaslu maksudnya bagus untuk pengawasan yang di bawah-bawahnya, tapi kembali kalau yang di bawahnya itu tidak kredibel orang-orangnya, maka tidak dapat dipercaya, perlu diawasi," ujarnya.

"Diawasi juga kadang-kadang tidak fair, akhirnya tidak menghasilkan (pemimpin yang baik). Mudah-mudahan nanti kita ubah sistem. Bersamaan dengan itu kita harus restruktur dari anggota KPU dan sebagainya. Kuncinya nomor satu yaitu trust, bisa dipercaya apa enggak?" katanya.



(AMM)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif