Tunggak BHP Rp700 Miliar, Kominfo Cabut Layanan Bolt dan First Media

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akhirnya resmi mencabut penggunaan pita frekuensi radio 2,3 GHz untuk PT Internux (Blort), PT First Media Tbk (KBLV), dan PT Jasnita Telekomindo. Pencabutan itu lantaran mereka tak memenuhi kewajiban membayar Biaya Hak Pengguna (BHP).

Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) pada Kementerian Kominfo Ismail menyatakan bahwa mulai hari ini, Jumat (28/12/2018), ketiga operator tersebut tidak bisa lagi menggunakan frekuensi 2,3 GHz.

"Pengakhiran penggunaan pita frekuensi tersebut dilakukan karena ketiga operator itu tidak dapat memenuhi kewajibannya membayar (BHP) spektrum frekuensi radio kepada negara," kata Ismail saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemkominfo, Jumat (28/12/2018).

Kebijakan ini didasarkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 1012 Tahun 2018 tentang Pencabutan Izin Pita Frekuensi Radio untuk Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Berbasis Packet Switched yang Menggunakan Pita Frekuensi Radio 2,3 Ghz untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband) PT. Internux. Sementara untuk PT First Media, Tbk dituangkan dalam Keputusan Nomor 1011 Tahun 2018.

Pengakhiran izin juga berlaku unutk PT Jasnita Telekomindo berdasarkan Kepmen Kominfo nomor 1013 tahun 2018. Jasnita sendiri pada November lalu telah mengembalikan izin penggunaan frekuensi radio 2,3 GHz.

Seperti dikabarkan sebelumnya, ketiga perusahaan itu telah menunggak BHP sejak 2016 hingga 2018. Untuk Bolt dan First Media yang ada dalam satu payung Lippo Grup semestinya membayarkan BHP Rp343,5 miliar dan Rp364,8 miliar. Sedangkan Jasnita menunggak utang Rp 2,1 miliar.