Pangdam Diponegoro Minta Prajurit Jangan Mudah Terprovokasi Postingan Medsos

SEMARANG - Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Mochamad Effendi menegaskan bahwa prajurit harus memegang teguh netralitas, tidak boleh mendukung atau memihak pada pasangan calon manapun. Karena netralitas TNI tidak bisa ditawar-tawar lagi.

“Kita adalah alat negara yang berperan untuk menjaga pertahanan negara. Peran prajurit adalah mengawal setiap tahapan Pemilu agar bisa berjalan lancar dan tetap pada kondisi dan situasi yang aman dan kondusif,” tegas Effendi saat memberikan pengarahan kepada Komandan Satuan (Dansat) jajaran Kodam IV/Diponegoro dalam Apel Dansat di Markas Yonif Raider 400/BR, Srondol, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/3/2019).

Pangdam menjelaskan, merujuk pada Pasal 2 UU no 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa Jati diri TNI adalah sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional. Sebagai tentara profesional, salah satu unsur yang harus dilaksanakan TNI adalah tidak berpolitik praktis berarti bahwa TNI tidak dipilih, memilih atau memihak salah satu pasangan calon. TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan. Politik TNI adalah politik negara.

Lebih lanjut, menyikapi perkembangan teknologi informasi saat ini, pihaknya juga mengingatkan para prajuritnya untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial.

“Hati-hati dengan postingan-postingan di media sosial, para prajurit harus bisa lebih bijak setiap share berita melalui media sosial, serta tidak mudah terpancing maupun terprovokasi dengan berita hoax," tegasnya.

Terkait pelaksanaan kampanye, orang nomor satu di Kodam IV mengingatkan kepada anggota agar lebih cermat dalam melaksanakan tugas tugas pengamanan. Kepada para kontestan/peserta pemilu diimbau tidak menggunakan tempat ibadah dan fasilitas TNI sebagai sarana dalam kampanye. Dan kepada seluruh masyarakat khususnya Jateng dan DIY agar senantiasa menjaga kondusivitas wilayah.