Sepuluh Ribu Warga PSHT Cabang Sragen Deklarasi Netralitas dalam Pemilu 2019

SRAGEN - Dewan Pengurus Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Pusat Madiun menegaskan PSHT berdiri pada posisi netral dan tidak akan berafiliasi politik pada Pileg maupun Pilpres 17 April mendatang. Sanksi tegas hingga pemecatan akan dijatuhkan bagi warga atau pengurus yang terbukti mencoba menarik PSHT dalam ranah politik.

Penegasan itu disampaikan Ketua Dewan PSHT Pusat Madiun, Issoebiantoro saat menghadiri Deklarasi Netralitas PSHT dan Mendukung Pemilu Damai yang digelar PSHT Cabang Sragen Pusat Madiun di Alun-alun Sragen, Minggu (10/3/2019). Sedikitnya 10.000 warga PSHT dari 20 ranting di seluruh kecamatan hadir dalam deklarasi tersebut.

Issoebiantoro mengatakan deklarasi damai yang digelar PSHT Cabang Sragen itu merupakan momentum bagi semua jajaran PSHT untuk menjaga netralitas pada Pemilu mendatang.

Menurutnya, netralitas menjadi harga yang tak bisa ditawar dan komitmen yang sudah dipegang teguh sejak berdirinya PSHT. Sikap netral itu juga dituangkan dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART).

“Kami tegaskan terus terang bahwa PSHT mutlak bukan organisasi yang berafiliasi politik. Tapi kita organisasi yang tidak menganut aliran politik apapun. Kita bebas. Ini sudah menjadi penekanan dan kesepakatan organisasi. Namun secara individu monggo bebas, itu hak politik,” paparnya seusai deklarasi.

Soebiantoro juga menegaskan jika ada warga atau pengurus yang menyatakan sikap politik atau deklarasi dukungan politik tertentu dengan mengatasnamakan organisasi, maka itu adalah pelanggaran. Ada sanksi berat yang akan langsung dijatuhkan.

Di sisi lain, ia menegaskan PSHT tetap mendukung dan siap menjunjung tinggi NKRI serta mengutamakan persatuan kesatuan. Termasuk deklarasi damai yang digelar juga sebagai wujud komitmen untuk mendukung jangan sampai terjadi kegaduhan atau anarkisme pada Pemilu mendatang.

“NKRI harga mati. Pancasila dan UUD 1945 landasan yang harus dipertahankan. Apabila ada oknum yang akan menggangu Pancasila dan UUD 45, PSHT Pusat Madiun di seluruh Indonesia siap tampil paling depan,” tandasnya.

Ditambahkan, PSHT Pusat Madiun memang menjunjung tinggi persatuan serta NKRI lantaran PSHT mewadahi warga dengan beraneka suku, ras, hingga latar belakang.

Deklarasi di PSHT Sragen itu merupakan kelanjutan dari agenda serupa yang sudah digelar di berbagai daerah. Seperti di Samarinda Kalimantan Timur, Karanganyar dan berbagai daerah lainnya.

“Intinya bahwa PSHT seluruh Indonesia sepakat melaksanakan deklarasi damai di Pileg dan Pilpres,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Dewan Pertimbangan PSHT Cabang Sragen Pusat Madiun, Edi Indriyanto menyampaikan deklarasi netralitas PSHT itu dihadiri 10.000 warga. Mereka terdiri dari warga yang berasal dari 20 ranting di semua kecamatan di Sragen.

Deklarasi bertujuan untuk menetralisir situasi dan kondisi di Kabupaten Sragen khususnya dalam rangka menyongsong Pileg dan Pilpres agar berjalan damai, tertib, aman dan bermartabat.

“Sehingga keluarga besar PSHT Cabang Sragen Pusat Madiun benar-benar tak terkontaminasi dan tercerai-berai karena beda politiknya. Karena di AD/ART sudah ditegaskan bahwa PSHT tidak berafiliasi politik manapun. PSHT adalah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pencaksilat, beladiri dan sosial,” tegasnya.