alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

PT Jateng Bertekad Wujudkan Pengadilan Modern dan Kredibel

Ahmad Antoni
PT Jateng Bertekad Wujudkan Pengadilan Modern dan Kredibel
Gubernur Ganjar Pranowo saat menghadiri Deklarasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Jateng menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Aula Pengadilan Tinggi Jateng, Selasa (5/3/2019). IST

SEMARANG - Gubernur Jateng mengapresiasi tekad jajaran Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah untuk tidak korupsi dan mewujudkan birokrasi bersih.

Hal itu disampaikan Ganjar usai Deklarasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Jateng menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), di Aula Pengadilan Tinggi Jateng, Selasa (5/3/2019).

Ganjar berharap kegiatan itu tidak sekadar tanda tangan. Namun, sumpah yang harus dibuktikan kepada masyarakat melalui kinerja. Meski tidak bisa seketika dalam memberantas korupsi, tetapi tetap harus sungguh-sungguh dan serius.



“Coba, negara mana yang lebih serius menangani masalah korupsi. Meski pejabat mana yang belum ditangkap KPK, (tapi) upaya sungguh-sungguh dan serius sudah dilakukan negara ini,” katanya.

Dia mencontohkan, upaya untuk tidak korupsi hingga di tingkat eksekusi kegiatan mulai dari A sampai Z di lingkungan Pemprov Jateng yang mampu menghemat Rp1,2 triliun. Belum lagi upaya pelaporan harta kekayaan pejabat Negara yang juga didukung DPRD Jateng, sehingga Pemprov Jateng berhasil menjadi satu-satunya provinsi yang mendapatkan penghargaan LHKPN dari KPK.

“Saya mengharamkan ada setoran ke pimpinan. Kalau dinas luar dengan gubernur, makan ya yang traktir gubernur. Kalau yang bayar SKPD misalnya, mereka akan terbebani. Nanti kalau tidak punya, minta ke penyedia jasa, akhirnya korupsi yang terjadi,” papar mantan anggota DPR RI ini.

Sementara, Kepala Pengadilan Tinggi Sri Sutatiek menyatakan, upaya mewujudkan pengadilan modern, kredibel, bertanggung jawab, dan berorientasi kepada HAM dilakukan dengan memberikan layanan hukum yang berkeadilan. Sehingga, mendapatkan kepercayaan dan respek dari masyarakat.

“Semoga, kita semua bisa mewujudkan peradilan yang baik dan sehat. Maka, harus bekerja keras. Mewujudukan pelayanan terpadu satu pintu untuk layanan cepat, mudah, transparan, terukur, prima, akuntabel dan anti KKN,” harapnya.



(nun)