600 Anggota TNI Lanjutkan Proyek Jembatan di Nduga Papua

JAYAPURA - Sebanyak 600 personel pasukan TNI dikerahkan untuk melanjutkan proyek jembatan di Nduga, Papua, yang sempat terhenti karena aksi penembakan dari KKSB. 600 pasukan tersebut terdiri dari 2 SSK (satuan setingkat kompi) pasukan Zeni Kontruksi TNI AD sementara sisanya merupaka pasukan pengama dari Divif 3 Kostrad Makassar.

Hal tersebut disampaikan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring di sela-sela acara pembukaan Apel Komandan Satuan (Dansat) jajaran Kodam XVII/Cenderawasih di Rindam Ifar Gunung Sentani Papua pada Selasa (5/3/2019).

Pangdam mengatakan, pembangunan infrastruktur di Nduga adalah salah satu program strategis Nasional, sama halnya dengan program-program lainnya di seluruh Indonesia. Pembangunan ini bertujuan untuk membuka isolasi daerah, meningkatkan kesejahteraan rakyat, guna menjamin keadilan sosial menyentuh sampai ke lapisan masyarakat hingga ke pedalaman.

"Pembangunan juga merupakan wujud kehadiran negara di seluruh wilayah kedaulatan NKRI. Namun sebagaimana kita ketahui semua bahwa di Papua ancaman keamanan masih sangat tinggi. Masih ada Saudara kita yang mempersenjatai diri secara ilegal dan melakukan serangkaian tindakan kekerasan dan merongrong kedaulatan negara. Termasuk menggangu proses pembangunan di Papua. Itulah sebabnya proses pembangunan tersebut harus diamankan oleh prajurit TNI," kata Pangdam Mayjen TNI Yosua Pandit Sembiring dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa (5/3/2019).

Sebelumnya, kata Pangdam, proyek ini dikerjakan PT Istaka Karya dan PT Brantas Abdibraya yang sempat terhenti akibat adanya insiden pembantaian terhadap puluhan karyawan PT Istaka Karya oleh gerombolan separatis pimpinan Egianus Kogoya di Yigi pada (02/12/2018).

"Pasukan TNI tersebut akan digelar di sepanjang jalur pembangunan Trans Papua Wamena-Mumugu, khususnya dalam pembangunan jembatan. Teknis pelaksanaannya pembangunan akan dilanjutkan oleh satuan Zeni Konstruksi (zikon) TNI AD, sedangkan tenaga ahli tetap dari PT Istaka Karya dan PT Brantas," timpal Pangdam.

Menurut dia, negara tidak boleh mundur hanya karena adanya teror dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Negara akan tetap melanjutkan pembagunan samapai selesai, ini demi untuk kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh rakyat.(Baca Juga: Kelompok Separatis Papua Bakar Eskavator dan Umbar Tembakan
Pangdam menegaskan, bahwa situasi di Nduga saat ini kondusif. Rakyat yang mengungsi akibat insiden pembantaian terhadap karyawan PT Istaka Karya pada 2 Desember 2019 lalu sudah mulai kembali ke kampung dan menjalani kehidupan sosial dan ekonomi secara normal. Mereka diamankan oleh aparat TNI/Polri dan mendapatkan bantuan sembako dan layanan kesehatan baik dari aparat keamanan maupun dari pemda setempat.

"Rakyat justru trauma terhadap tindakan kekerasan oleh KKSB, bukan kepada TNI. Anda bisa membayangkan bagaimana rakyat sipil diikat tangannya dari belakang, dikumpulkan jadi satu kemudian ditembak dan dibantai secara sadis tampa pri kemanusiaan. Guru-guru dan tenaga kesehatan yang sedang bertugas di Mapenduma dianiaya dan diperkosa pada bulan Oktober 2018 lalu. TNI tidak mungkin dan tidak akan pernah melakukan tindakan biadab seperti itu," ungkap Pangdam.

Sementara Kapendam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Muhammad Aidi mengatakan, KKSB selalu memutar balikkan fakta, dibuat seakan-akan TNI adalah pelaku penjahat kemanusiaan.

"Mereka membuat opini bahwa yang dibantai di Distrik Yigi pada bulan Desember tahun lalu adalah anggota TNI yang menyamar, tapi nyatanya media bisa melihat langsung korban dikembalikan ke keluarga semuanya adalah warga sipil, bahkan kita lihat yang sedang viral di media sekarang, keluarga membuat surat terbuka kepada Presiden agar informasi tentang nasib anggota keluarganya yang masih dinyatakan hilang agar segera terungkap," kata Kapendam.