CoronaTeror Masyarakat, DPRD : Perlu Sosialisasi dan Komunikasi yang Tepat

Jum'at, 03 April 2020 - 13:15 WIB
CoronaTeror Masyarakat, DPRD : Perlu Sosialisasi dan Komunikasi yang Tepat
Komisi D DPRD Kendal menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Kesehatan membahas penanganan Covid-19. FOTO : istimewa
A A A
KENDAL - Penyampaian data penanganan Covid-19 oleh pemerintah dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat guna melakukan pencegaham. Namun tanggapan di masyarakat berbeda. Data tersebut justru menjadi teror.

Anggota Komisi D DPRD Kendal, Niken Larasati mencontohkan, pemberian status Orang Dalam Pemantauan (ODP). Menurutnya, status ODP tidak hanya membuat resah warga tapi juga orang yang menyandang status.

“Apakah dari Dinas Kesehatan sudah melakukan sosialisasi untuk memberikan edukasi terkait corona ini kepada masyarakat? Misalnya kepada puskesmas-puskesmas agar meneruskan ke masyarakat,” kata anggota dewan Dapil 4 ini, Jumat (3/4/2020).

“Karena yang kami temukan, status itu justru menjadi teror yang meresahkan. Begitu ada informasi warga yang masuk ODP, masyarakat panik dan ketakutan,” terang anggota DPRD Fraksi PKB ini.

Senada, Sulistyo Ari Bowo menyebut corona sekarang ini ibarat hantu gentayangan yang tak tampak tapi menakutkan. Menurut anggota dewan Dapil 1 dari fraksi PKS ini, perlu sistem komunikasi yang tepat agar informasi yang disampaikan bisa dipahami oleh masyarakat. Belum lagi soal kesimpangsiuran antara data yang disampaikan pemerintah dengan informasi yang beredar di masyarakat.

“Perlu cara komunikasi yang tepat dan satu pintu. Bagaimana menyampaikan informasi yang rumit itu secara sederhana tapi bisa dipahami. Sehingga tidak ada kesan ditutup-tutupi. Kemudian siapa yang bertanggungjawab memberikan informasi, apakah Dinas Kesehatan, Kominfo atau langsung oleh bupati selaku kepala daerah,” terang Ari.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, Ferry Nando Radbonay mengklarifikasi soal warga Kendal yang dinyatakan positif corona. Dia membenarkan yang bersangkutan warga Kendal, tapi domisilinya di Semarang. Menurutnya, pencatatan berdasarkan domisili bukan tempat asal warga.

“Untuk kasus di Ngabean, Boja dan Karangmalang, Kangkung. Keduanya warga luar daerah yang sedang mengunjungi keluarganya. Sementara yang di Gondang, Cepiring dan Plelangan, Kaliwungu Selatan, tidak kami catatkan karena sudah lebih dulu meninggal sebelum dilakukan pemeriksaan. Namun untuk pencegahan, jenazah kami perlakukan seperti menangani pasien corona. Begitu juga keluarga dan orang-orang yang pernah berhubungan, kami pantau,” terang Ferry.

Terkait status penanganan Covid-19 yang meresahkan masyarakat, Ferry menyatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi dan edukasi melalui beberapa media, diantaranya radio. Dalam kegiatan sosialisasi ini pihaknya juga telah melibatkan puskesmas.

“Contohnya, dalam penanganan ODP agar tidak diantar dengan menggunakan ambulan, tapi cukup dengan mobil pribadi. Tujuannya biar masyarakat tidak tambah khawatir,” jelasnya.

“Pada prinsipnya DPRD mendukung upaya pemerintah kabupaten Kendal untuk menanggulangi wabah corona. Alhamdulilah dari pertemuan ini dapat diketahui gap permasalahannya untuk selanjutnya dilakukan perbaikan. Yang jelas, dalam upaya penanggulangan corona ini kita dituntut bisa bekerja dengan cepat dan cermat,” terang Ketua Komisi D DPRD Kendal, Mahfud Shodiq.
(nun)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.5172 seconds (0.1#10.140)