Mengemban Tugas Mulia, Animo Pendaftar Relawan Tinggi

JAKARTA - Bukan perkara mudah untuk merawat pasien corona (Covid-19) yang jumlahnya terus meningkat. Selain butuh penambahan fasilitas dan peralatan medis, tenaga medis juga merupakan kebutuhan mendesak.

Salah satu di antara kendala yang sudah muncul adalah terbatasnya jumlah dokter, perawat, dan lainnya. Selain menghambat penanganan pasien, kondisi ini juga membahayakan para tenaga medis sendiri karena mereka tidak mempunyai waktu cukup istirahat. Situasi kian rumit karena sejumlah dokter meninggal akibat terpapar virus corona.

Fakta tersebut menggugah kesadaran masyarakat untuk turut membantu tim medis. Keputusan pemerintah merekrut relawan mendapat apresiasi positif dengan tingginya animo pendaftar. Hingga kemarin tercatat sudah ada 8.763 orang telah mendaftar sebagai relawan penanggulangan virus corona.

“Data terakhir relawan yang terdaftar per tanggal 29 Maret 2020 jam 17.00 WIB ada 8.763 relawan yang terdaftar di mana 1.901 relawan dengan relawan medis dan 6.862 relawan nonmedis,” ungkap Koordinator Tim Relawan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Andre Rahadian dalam Konferensi Pers di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, kemarin.

Ketua Iluni Universitas Indonesia itu memastikan jumlah tersebut akan bertambah karena data belum digabung dengan data relawan dari beberapa kementerian. Seperti di Kementerian Kesehatan ada sekitar 4.000 orang dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan sekitar 15.000 orang.

Rencananya, relawan yang terdaftar akan diprioritaskan untuk relawan medis. Sebelum terjun, mereka akan dikumpulkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes untuk diberikan pengarahan dan pelatihan. Mereka baru mulai bertugas saat ada permintaan dari rumah sakit-rumah sakit, baik rumah sakit rujukan maupun rumah sakit darurat, yang diadakan di seluruh Indonesia.

“Relawan medis menjadi prioritas pertama, kemudian relawan medis yang akan menjadi prioritas berikutnya adalah relawan yang terkait dengan rumah sakit termasuk distribusi logistik,” ungkapnya.

Selain itu, Andre mengatakan, relawan bersama gugus tugas yang ada di BNPB juga menerima sumbangan untuk disalurkan, baik dalam bentuk dana maupun makanan dan minuman. Sumbangan akan diprioritaskan untuk disampaikan kepada tenaga kesehatan yang sakit dan menjadi gugus terdepan dari penanganan Covid-19. “Ini demi menjaga kesehatan dan vitalitas dari tenaga kesehatan tersebut. Selain itu, saya juga melihat banyaknya antusiasme dari kelompok yang memberikan sumbangan APD maupun makanan kepada rumah sakit baik secara kelompok maupun pribadi kami sampaikan terima kasih,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala yang juga Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menghimpun tenaga medis untuk menjadi relawan penanganan virus corona. Jokowi berharap relawan berasal dari tenaga medis hingga mahasiswa kedokteran.

Doni Monardo mengakui kehadiran relawan sangat penting untuk membantu penanganan virus corona. “Tim relawan ini sangat penting bagi kami hari ini karena konsepsi dalam penanganan mengatasi wabah Covid-19 ini, pemerintah tidak mungkin berdiri sendiri,” tegas Doni dalam Konferensi Pers di Graha BNPB, Jakarta (2532020).

Dia menuturkan, penggunaan metode pentahelix berbasis komunitas menjadi ujung tombak dalam terselenggaranya program yang telah disiapkan gugus tugas ini. “Siapa saja yang ada dalam pentahelix ini Terdiri dari pemerintah, pemerintah pusat, didukung oleh seluruh institusi pusat baik di pusat maupun di daerah,” ungkapnya.

“Seperti TNI juga Polri, juga peran dari akademisi, dari para peneliti, para periset, termasuk juga peran dari dunia usaha. Yang sudah mulai bergerak memberikan dukungannya kepada Gugus Tugas. Demikian juga komunitas, terutama dari kalangan relawan sendiri termasuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, dan terakhir adalah partisipasi dari kawan-kawan media sekalian,” tambah Doni.

Doni mengatakan, khusus untuk peran para usahawan ini sangat dinantikan donasinya bagi terselenggaranya upaya-upaya pencegahan serta penanganan virus ini. “Termasuk kami prioritaskan untuk mendukung tenaga medis, tenaga kesehatan para dokter, para perawat, dan juga para pekerja di rumah sakit, termasuk juga pengemudi ambulans,” ungkapnya.

Mereka ini, menurut Doni, merupakan garda terdepan kita hari ini sebagai prajurit yang menghadapi virus. “Mereka adalah orang terdepan dan mereka pahlawan-pahlawan kemanusiaan yang harus kita dukung yang harus kita bantu setiap hari setiap saat. Agar mereka termasuk juga keluarganya mendapatkan dukungan moril dari kita semua,” tuturnya.

Langkah merekrut relawan bukan hanya dilakukan Indonesia, tapi juga negara lain. Kemarin Inggris bahkan merekrut sekitar 20.000 mantan staf NHS (Lembaga Kesehatan Inggris) menjadi relawan, membantu menangani perang melawan virus corona. “Negara akan menghadapi krisis tersebut ‘bersama-sama’,” ujar Perdana Menteri (PM) Boris Johnson.

Jumlah warga yang meninggal akibat terinfeksi virus corona di Inggris telah mencapai 1.228 orang. Johnson pun mengucapkan terima kasih kepada para sukarelawan yang terdiri atas dokter dan perawatan serta para profesional lainnya yang kembali bekerja untuk NHS. Dia juga mengapresiasi 750.000 warga masyarakat yang ikut mendaftar sebagai sukarelawan untuk membantu Pemerintah Inggris. Dilansir The Sun, militer Inggris juga menyiapkan 3 juta prajuritnya untuk menjadi sukarelawan dalam memerangi virus corona. Mereka akan diperbantukan untuk bekerja bersama staf NHS.

Sementara itu, perekrutan sukarelawan bukan hanya fokus membantu petugas medis. Di Amerika Serikat banyak sukarelawan menjalani uji coba vaksin untuk melawan pandemi virus corona. Empat pasien terinfeksi virus corona menjalani uji coba vaksin di fasilitas penelitian Kaiser Permanente di Seattle, Washington.

Gubernur Negara Bagian Connecticut Ned Lamont juga meminta penduduknya bisa mendaftar sebagai sukarelawan untuk membantu memerangi virus corona. Sukarelawan yang mendapatkan prioritas adalah mereka yang memiliki kemampuan khusus, terutama kesehatan. Sukarelawan juga diperbantukan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada publik.

Pembatasan Sosial Berskala Besar

Presiden Jokowi meminta agar ada pembatasan sosial berskala besar. Dengan demikian, physical distancing dilakukan secara lebih tegas, disiplin, dan efektif lagi. Untuk mendukung kebijakan tersebut, Jokowi meminta agar segera disiapkan aturan pelaksanaan kebijakan pembatasan sosial skala besar yang lebih jelas. "Sebagai panduan bagi provinsi, kabupaten, kota sehingga mereka bisa kerja,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu dia kembali mengingatkan bahwa kewenangan karantina wilayah ada di pemerintah pusat. “Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah,” pungkasnya.

Bersamaan dengan langkah pembatasan sosial berskala besar, Jokowi juga tengah mempersiapkan kebijakan darurat sipil. “Tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” katanya saat membuka rapat terbatas kemarin.

Merujuk pada Perppu No 23/1959, kondisi darurat sipil ditetapkan jika negara dalam beberapa kondisi. Di antaranya keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan, atau akibat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa.

Lalu, timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apa pun. Terakhir jika hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan hidup negara. Dalam aturan tersebut darurat sipil dikomandoi oleh pejabat sipil alias gubernurkepala daerah setempat.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, rapat terbatas menghasilkan keputusan bahwa pemerintah akan menetapkan pembatasan sosial berskala besar. Hal ini mengacu pada tiga aturan, yakni UU No 24/2007 tentang Bencana, UU No 6/2018 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 231959 tentang Keadaan Bahaya dalam hal ini adalah darurat sipil.

“Pemerintah akan memperhitungkan dengan teliti, dengan penuh kehati-hatian tentang penetapan status. Sehingga kesimpulan yang tadi diambil oleh Bapak Presiden yaitu formatnya adalah pembatasan sosial skala besar,” katanya saat konferensi pers, Senin (30/3/2020).

Dia mengatakan, pemerintah dalam hal ini negara tidak akan selalu mengikuti apa yang telah dilakukan sejumlah negara. Ternyata negara lain juga tidak efektif dalam mengambil kebijakan dan justru menimbulkan dampak yang baru. “Dalam konsep penanganan bencana, maka penyelesaian bencana tidak dibenarkan menimbulkan masalah baru atau bencana baru,” ungkapnya.

Terkait hal ini, Doni mengatakan bahwa Presiden akan mengeluarkan perppu. Namun, tidak jelas perppu apa saja yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. “Di mana akan oleh karenanya keseimbangan-keseimbangan ini akan senantiasa menjadi perhitungan dan tentunya juga dengan melibatkan sejumlah pakar di bidang hukum. Selanjutnya akan diterbitkan perppu dalam waktu depan ini,” pungkasnya.

Dari Senayan, Ketua DPR Puan Maharani saat Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2019–2020 menyampaikan, bila diperlukan, DPR dapat memahami dan mendukung sistem penanggulangan virus korona dengan menerapkan isolasi terbatas dan karantina wilayah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina.

Sementara itu, sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasodjo mengajak semua masyarakat untuk membangun solidaritas melakukan pencegahan wabah corona. Jika tidak terjalin solidaritas itu, maka Indonesia bisa dilanda tsunami pasien akibat virus ini.

“Pada hari ini kita memasuki sebuah era yang membutuhkan solidaritas dari kita semua. Inilah saatnya kita bergandeng tangan, tidak hanya berupaya untuk saling berujar, saling mengingatkan tentang situasi yang kritis ini,” ungkap Imam dalam Konferensi Pers di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Jakarta kemarin. (Binti Mufarida/Dita Angga/Abdul Rochim/Andika H Mustaqim)