Bogor Siap Lakukan Lockdown, Jamin Pasokan Pangan Aman

BOGOR - Meski sebelumnya pemerintah pusat melarang saat ini sejumlah pemerintah daerah bersiap melakukan melakukan karantina wilayah atau lockdown.

Seperti Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor. Dinas Perhubungan Kota Bogor akan mulai melakukan simulasi pembatasan pergerakan massa yang dibagi dalam ring 1, 2, 3, dan 4 di beberapa titik di Kota Hujan mulai Senin (30/3/2020) ini.

"Mulai besok Dinas Perhubungan Kota Bogor akan melakukan simulasi-simulasi, termasuk membuat sejumlah check point untuk mengurangi semaksimal mungkin pergerakan masyarakat," ujar Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim seusai rapat koordinasi dengan Bupati Bogor Ade Yasin di Posko Gugus Tugas Percepatan Pencegahan Coronavirus Disease (Covid-19) di Rumah Dinas Wali Kota, Jalan Raya Pajajaran, Bogor Tengah, Kota Bogor, Minggu (29/3/2020) petang.

Menurut dia, dalam simulasi tidak boleh lagi ada masyarakat yang leluasa berpergian jika tidak kepentingan mendesak. Terlebih masih ada saja anggapan seolah situasi saat ini masih normal atau biasa-biasa saja. "Yang jelas nanti Dishub mulai melakukan simulasi," katanya.

Dedie menegaskan apapun kebijakannya harus segera diputuskan. Termasuk terkait hal penting apa saja yang perlu dipersiapkan dalam menghadapi kebijakan lockdown dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. "Ini yang paling penting harus diputuskan segera. Jika kita tidak segera melakukan langkah-langkah yang tepat dari dampak lockdown ini, kita akan terus menghadapi ketidakpastian," tandasnya.

Ia menegaskan, jika tidak ada kepastian dari Pemprov DKI dan pemerintah pusat, tidak akan pernah bisa menghitung berapa banyak kerugian yang dialami. "Kalau kayak sekarang, ekonomi sudah tidak jalan. Di Bogor 20 lebih hotel, mal atau pusat perbelanjaan lain sudah tutup, sekolah sudah tidak ada KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) berapa lama. Masyarakat bertanya-tanya sampai kapan, kalau tidak ada kepastian dari kita (pemerintah)," tegasnya.

Dedie pun memastikan Bogor telah siap dalam menghadapi dampak negatif dari kebijakan lockdown, meskipun tidak pernah terpikir bahwa wabah Covid-19 datang sebegitu dahsyatnya melumpuhkan segala aspek di Kota Hujan.

"Terus terang kita tidak pernah berpikir ada wabah Covid-19, tidak dalam skenario manapun, penanganan bencana yang sebegini dahysat. Kalau ada bencana gempa bumi dan longsor masalahnya kelihatan, terukur penanganannya. Kalau Covid-19 ini kan tidak kelihatan, tapi dampaknya ada. Oleh karena itu, skenario-skenario ini baru kita bangun beberapa minggu ini," ujarnya.

Adapun beberapa skenario yang telah dibuat di antaranya dalam satu bulan terakhir pihaknya telah mempersiapkan rumah sakit. "Alhamdulillah tiga rumah sakit sudah siap di Kota Bogor, kemudian juga untuk paramedis, alhamdulillah juga siap. Kemudian untuk alat pelindung diri (APD) meskipun masih minim, kita siap," tukasnya.

Kemudian dari sisi kebijakan-kebijakan yang sudah diambil di antaranya melakukan penyelamatan anak didik melalui instruksi wali kota meminta mereka belajar di rumah. "Dunia usaha, ASN, sektor perdagangan, kita selamatkan agar tidak tertular. Skenario ini kita lakukan beberapa waktu saja, tetapi ini harus dipersiapkan. Insyallah kalau Kota Bogor siaplah lockdown," tegasnya.

Terkait kesiapan stok pangan jika lockdown diterapkan, Dedie menjamin atau memastikan bakal memperoleh dukungan dari berbagai pihak, di antaranya Bulog. "Tapi kan yang akan kita lakukan lockdown ini di Jabodetabek. Kalau Indonesia bagian lainnya mungkin masih melakukan produksi secara terbatas," jelasnya.

Hanya, pihaknya butuh kepastian dari pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta, karena wilayahnya sangat berdekatan atau penyangga. "Karena epicentrumnya DKI dengan jumlah positif lebih dari 500 orang bahkan ribuan orang, kan tinggal fokus saja daerah Jabodetabek, ini yang harus kita selamatkan. Termasuk ini pemikiran saya, kalau memang dipastikan dua bulan, jika memang ada yang mau mudik silakan mudik, agar pemerintah daerah bertanggung jawab, tetapi harus ada mekanisme yang mudik itu harus isolasi lokal," bebernya.

Ketika lockdown diberlakukan, tetap ada pengecualian. Misalnya, bagi akses yang hendak ke rumah sakit, untuk para tenaga medis, serta urusan distribusi sembako. "Tentu itu ada pengecualian-pengecualiannya. Tetapi, intinya yang tidak ada kepentingan untuk urusan penyelematan warga agar tidak terpapar Covid-19 ini, ya harus dilakukan penyaringan. Jadi nanti enggak boleh ada lagi yang jalan-jalan ke sana kemari, bawa anak bukan urusan penting, jadi harus terkontrol. Tidak bisa situasinya seperti keadaan yang normal," tegasnya.

Sementara itu, Bupati Bogor Ade Yasin menyebutkan pertemuan dengan Wakil Wali Kota Bogor untuk membahas kemungkinan ke depan yang akan terjadi. "Tapi hari ini kami bicara dua wilayah kota dan Kabupaten Bogor yang memang sangat terkoneksi. Jadi apapun yang dilakukan kota pasti akan berimbas ke kabupaten dan sebaliknya. Sebagai dua wilayah yang berdekatan dengan dki, maka kami haus mengsinkronkan program dan langkah yang akan kita tempuh di kemudian hari," katanya.

Ia menyebutkan, dari beberapa pembicaraan, saat Kabupaten Bogor harus lockdown, lantaran pintu masuknya ratusan, maka harus mengerahkan banyak personel. "Jadi ketika Jakarta duluan di lockdown maka kami menyesuaikan. Tapi kalau kami harus lockdown duluan maka banyak orang berbondong-bondong ke sana. Jadi kita dorong dulu epicentrumnya untuk lovdown, agar kita bisa menjaga pintu masuk yang punya potensi besar wabah ini masuk ke Bogor," pungkasnya.