Peringatan Denny JA Apabila Jokowi Tak Lakukan Karantina Wilayah

JAKARTA - Presiden Joko Widodo disarankan untuk segera melakukan karantina wilayah untuk menekan penyebaran virus corona jenis baru, Covid-19 di Indonesia. Langkah ini penting agar virus mematikan itu tidak menyebar ke daerah mengingat akan ada arus mudik menjelang puasa dan Lebaran 2020.

Konsultan politik, Denny JA mengatakan, Indonesia memang tak mengenal istilah lockdown, tapi mempunyai konsepnya sendiri yakni karantina wilayah. Hal itu diatur dalam UU 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Masalahnya, karantina wilayah itu kewenangan pemerintah pusat. Namun kini daerah mulai banyak mengambil inisiatif sendiri untuk melindungi wilayahnya. Misalnya Solo, Bali, Tegal, Papua dan Maluku.

”Pemda ini memang bertindak tak sesuai aturan. Tapi persepsi publik memihak mereka. Pemda itu dianggap peduli. Jika Jokowi terlambat bertindak menerapkan karantina wilayah, dan penyebaran virus Corona memburuk, sejarah akan menyalahkan Jokowi,” tegasnya, Minggu (29/3/2020).

Menurut dia, Amerika Serikat dan Itali cukup menjadi contoh. Dua negara itu mengalahkan Cina dari sisi angka terpapar dan angka kematian. Salah satu penyebabnya karena pemerintah pusat dianggap lambat memberlakukan sejenis karantina wilayah (lockdown, semi lockdown). ”Yang penting harus ada aturan bahwa arus uang dan barang tetap lancer. Jokowi jangan berhenti di tingkat imbauan. Namun harus juga membuat aturan yang memberikan sanksi hukuman fisik atau denda,” katanya.

Di era seperti sekarang ini, kata dia, publik akan mengerti bahwa kesehatan bersama berada di atas kebebasan. ”Tak apa kebebasan dibatasi sementara karena penyebaran virus dan nyawa manusia sebagai risiko,” katanya.

Denny juga meminta peran serta civil society dan pengusaha di era pandemik ini sangat ditunggu. Sebab pandemik terlalu besar jika hanya diserahkan kepada pemerintah.