Cegah Pelanggaran APBDes, Bapermasdes Tingkatkan Kompetensi Perangkat Desa

BATANG - Tingginya anggaran pembangunan Pemerintahan desa belum dibarengi dengan peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi. Akibatnya banyak pembangunan di desa kerap kali mengalami keterlambatan pencairan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ).

"Ini harus ada bimbingan teknis bagi perangkat desa, dan harus ada inovasi sistem APBDes serentak agar pembangunan desa bisa berjalan lancar dan tidak meninggalkan permaslahan hukum," kata Plt. Kepala Bapermasdes Kabupaten Batang Agung Wisnu Barata dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Kamis (28/2/2019).

Oleh karena itu, Bapermades sudah menjalin kerjasama dengan penegak hukum untuk melakukan pencegahan korupsi, seperti penyalahgunaan dana desa, bantuan keuangan provinsi, dana aspirasi dewan yang nilainya cukup besar mencapa Rp 2 miliar per desa.

"Tidak hanya penegakan hukum, Bapermasdes juga memberikan bimbingan dan pelatihan sistem keuangan desa berbasis teknologi bagi perangkat desa, yang narasumbernya dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," jelasnya.

Karena berbasis teknologi informasi maka setiap desa harus terkoneksi dengan jaringan internet. Untuk mensukseskan program APBDes Serentak Desa berbasis IT, pihaknya sudah bekerja sama dengan layanan jasa jaringan internet.

"Saya menginginkan desa bukan menjadi objek tapi menjadi subjek, karena menurut Undang-undang Desa No. 6 tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa sama kedudukanya dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Maka rencananya bulan Maret nanti ada Deklarasi APBDes Serentak," terang dia.

Oleh sebab itu, desa harus di berdayakan dengan membangun sistem regulasi dan aturan hukum bagaimana penyusuanan APBDes yang normatif yang harus ada dasar-dasarnya. Dan juga pembangunan Sumber Daya Manusia yang harus dilatih dan dibimbing agar tahu proses perencanaan dan pertanggungjawaban keuanganya.