Pulang dari Luar Negeri, 36 Warga Pekalongan Berstatus ODP Corona

PEKALONGAN - Bupati Pekalongan Asip Kholbihi memastikan belum ada warganya yang positif terinfeksi virus corona. Namun diakuinya saat ini ada 36 orang yang berstatus orang dalam pemantauan (OPD) karena baru pulang dari luar negeri.

"Sekali lagi saya sampaikan per hari ini alhamdulilah, sampai sekarang Kabupaten Pekalongan masih dalam kondisi aman," kata Asip Kholbihi dalam konferensi pers, Selasa (17/3/2020).

Bupati mengungkapkan saat ini ada dua orang yang dirawat di ruang isolasi RSUD Kraton Pekalongan. Keduanya adalah warga Kabupaten Pemalang. Meski diisolasi tapi keduanya masih dalam kategori ODP (Orang Dalam Pengawasan). "Jadi tahapannya kan pertama orang dalam pantauan, orang dalam pengawasan, dan suspek," kata Asip.

Menurutnya, Pemkab Pekalongan telah bersiap diri melakukan langkah-langkah untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran virus corona. Pekalongan juga sudah memiliki rumah sakit rujukan regional penanganan covid-19 untuk daerah pantura.

"Kami akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan instruksi dan arahan dari Presiden, protokol dari Pak Presiden, Pak Gubernur dan kita sendiri dengan kondisi kewilayahan kita," katanya.

Diakui bupati, ruang isolasi di RSUD Kraton saat ini sudah penuh. Apabila ada penambahan jumlah pasien, maka akan dikoordinasikan lebih lanjut ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

"Untuk ruang isolasi di Rumah Sakit Kraton sudah berstandar nasional. Dulu kita mendapat bantuan ruang isolasi itu untuk pencegahan flu burung. Jadi kita pake untuk ini (perawatan pasien dengan gejala virus corona)," katanya.

Sebagai bentuk langkah cepat dalam menanggulangi penyebaran virus corona, mulai hari ini Pemkab Pekalongan sudah melakukan penyemprotan disinfektan di tempat-tempat tertentu, seperti tempat ibadah. Juga akan menganggarkan pembelian alat pelindung diri (ADP).

"Untuk ADP lagi kita hitung yang membutuhkan sekitar Rp2.5 milir. Ini skemanya sedang kita siapkan, apakah dengan men-switch kegiatan-kegiatan yang sudah kita anggarkan di penetapan atau kita melalui anggaran. Petunjuk dari bapak presiden melalui Kemendagri juga membolehkan hal seperti itu karena ini keadaan darurat," kata bupati.