Tak Tegas Soal Kekerasan di India, MUI Sayangkan Sikap Pemerintah

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai sikap pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) tidak tegas terhadap aksi kekerasan umat Islam di India beberapa waktu lalu.

Wakil Ketua Umum MUI Pusat, KH Muhyiddin Junaidi berharap, seharusnya Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia harus mengambil sikap tegas atas kekerasan yang terjadi di India.

"Untuk sekarang saya melihat Kemlu takut dan ragu untuk bersikap terhadap India karena india adalah sponsor dari berdirinya negara nonblok mungkin itu. Mungkin ada lagi alasan lain. Oleh karena itu kita sangat menyesal, kita tidak melihat utusan dari Kemlu," ujar Muhyiddin di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Kamis (12/3/2020).

Muhyiddin mengungkapkan, organisasi internasional hingga negara Eropa dan Amerika telah melayangkan surat resmi kepada Perdana Menteri (PM) India, agar menghentikan dan memberikan hak kewarganegaraan kepada umat Islam India seperti warga negara India lainnya.

"Amerika Serikat sudah mengirim surat, beberapa negara eropa sudah bersurat ke Mahendra Modi (PM India) agar membatalkan UU kewarganegaraan tersebut, tapi tidak digubris. Indonesia wallahu alam bissawab. Belum ada (sikap)," katanya.

MUI juga menyesalkan ketidakhadiran Duta Besar India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat dan Menlu RI Retno LP Marsudi saat dialog interaktif hari ini tentang kondisi Muslim di India.

Padahal katanya, yang memprakarsai dialog hari ini adalah Duta Besar India untuk Indonesia. "Duta Besar India untuk Indonesia minta silaturahim ke MUI," katanya.

"Dengan sangat menyesal tidak bisa hadir dan diminta re-schedule di hari-hari mendatang," tambahnya.

Seharusnya lanjut Muhyiddin, Duta Besar India berterima kasih kepada MUI karena menfasilitasi pertemuanya dengan pimpinan pusat ormas Islam Indonesia untuk menjelaskan apa sesungguhnya yang terjadi di India.

"Kalau di MUI dikhawatirkan keamanannya tidak terjamin dan Duta Besar tidak nyaman. Seharusnya, Duta Besar India berterima kasih kepada MUI. Kalau perlu memberikan tiket khusus ke India untuk melihat apakah di sana masih ada persekusi atau tidak," tuturnya.

"Saya kecewa pembatalan sepihak Dubes India. Kami merasa diadu domba, karena dia (Dubes India) yang minta untuk hadir, lalu dia mengontak Kemlu, lalu Kemlu mengontak kami di MUI agar mengatur ulang jadwal, padahal sudah disepakati oleh dia (Dubes India)," tutupnya.