PN Sleman Canangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

SLEMAN - Pengadilan Negeri (PN) Sleman mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBK WBBM), Senin (25/2/2019). Pencanganan ditandai dengan penandatangan piagam deklarasi oleh Kepala PN Sleman Erma Suharti dan jajaran forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompimda).

"Deklarasi ini merupakan wujud komitmen kami memberikan pelayanan yang baik dan bebas pungutan liar serta mengutamakan pelayanan publik," kata Kepala PN Sleman Erma Suharti.

Erma Suharti menjelaskan, sebagai tindak lanjut dari pencanangan ini, pihaknya akan membentuk enam area kelompok kerja, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas dan kinerja, serta penguatan pelayanan publik.

"Masing-masing kelompok kerja nanti akan merencanakan aksinya untuk membentuk suatu pola kerja atau budaya kerja aparatur yang bersih, bebas korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik," katanya.

Untuk itu, selain akan ada pengawasan internal, PN juga meminta kepada masyarakat dan semua stakeholder ikut mengawal pelaksanaan zona integritas ini. "Jika mengetahui ada aparat pengadilan yang melanggar zona intergrasi, seperti meminta atau menjanjikan sesuatu mau melaporkan kepada kami," katanya.

Bupati Sleman Sri Purnomo sangat mendukung pencanangan zona intergritas tersebut. Apalagi sekarang memang harus melaksanakan birokrasi yang melayani dengan baik yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme. Karena itu, zona integritas harus dapat dijalankan dan ditegakkan seperti yang diharapkan.

"Kami juga berharapseluruh ASN di Sleman dapat menjadi birokasi yang bersih melayani dan jauh dari korupsi," tandasnya.