Diresmikan Jokowi, PLTU Cilacap Suplai Listrik 682.000 Pelanggan

Senin, 25 Februari 2019 - 17:42 WIB
Diresmikan Jokowi, PLTU Cilacap Suplai Listrik 682.000 Pelanggan
Presiden Jokowi didampingi Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji saat peresmian PLTU Cilacap Ekspansi 1×600 MW, Senin (25/2/2019). FOTO/IST
A A A
CILACAP - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan PLTU Cilacap Ekspansi 1 x 660 Megawatt (Mw), di kompleks PLTU Cilacap Jalan Lingkar Timur Karang Kandri Kesugihan, Cilacap, Senin (25/2/2019).

Pembangunan PLTU Cilacap Ekspansi 1 x 660 Mw ini berhasil diselesaikan lebih cepat dari target semula, yakni dengan durasi konstruksi 36 bulan sejak financing date pada 25 Oktober 2016. Peresmian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengejar target rasio elektrifikasi nasional.

Untuk diketahui, lokasi PLTU Cilacap terletak di tiga desa, yakni Karangkandri, Menganti dan Slarang, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, dengan total luas 39,28 hektare. Pada tahap kedua, dikembangkan pula proyek ekspansi berkapasitas 1×1.000 Mw.

Proyek ekspansi tahap kedua tersebut diperkirakan siap beroperasi pada akhir tahun ini, dipercepat dari target semula Agustus 2020. Saat ini, proyek ekspansi tahap kedua ini berada pada tahap uji coba mesin.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa listrik bukan hanya merupakan persoalan penting bagi pengembangan ekonomi. Ketersediaan listrik di desa-desa terpencil, khususnya di Indonesia bagian timur, sangat berarti pula bagi kemajuan pendidikan.

"Dengan adanya listrik di desa-desa terpencil, anak-anak kita bisa belajar di malam hari. Industri rumah tangga yang ada di desa-desa juga bisa bekerja pada malam hari, yang biasanya mereka tidak bisa bekerja. Inilah pentingnya listrik," tegas Jokowi.

Mantan Wali Kota Solo itu juga mendukung pengembangan pembangkit listrik tenaga angin dan air di Indonesia. Langkah tersebut penting agar masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada penggunaan energi fosil.

"Kita masih memiliki angin yang tidak akan habis. Kita juga memiliki air sungai yang tidak akan habis. Misi ke depan, kita tidak ingin ketergantungan terus dengan energi fosil. Saya sangat menghargai PLTU yang ada Cilacap ini, (kapasitas) besar ini sehingga menambah suplai listrik kita terutama di Jawa, baik untuk industri maupun perorangan di rumah tangga. Untuk yang (proyek ekspansi tahap kedua) 1.000 Mw juga akan diselesaikan akhir tahun ini," ujarnya.

Sementara, Menteri ESDM Ignasius Jonan menjelaskan, pembangunan PLTU Cilacap menerapkan teknologi Super-Critical Boiler (batubara low range) dan Flue Gas Desulpurization yang didesain lebih efisien dan ramah lingkungan. PLTU tersebut menyuplai listrik bagi 682.000 pelanggan rumah tangga.

Menurutnya, hingga akhir tahun lalu, capaian rasio elektrifikasi nasional sebesar 98,3%. Pemerintah akan terus menggenjot rasio elektrifikasi nasional agar hingga akhir tahun ini dapat tercapai 99,9%.

"Kita akan mengejar target rasio elektrifikasi nasional di akhir 2019 ini menjadi 99,9%. Ini jauh lebih tinggi daripada target semula yang kita canangkan bersama di akhir 2014 yaitu 97,5%. Kita sudah berusaha mempercepat satu sampai dua tahun," kata mantan Direktur Utama PT KAI ini.

Jonan menerangkan, PLTU Cilacap Ekspansi 1×660 Mw itu dikelola PT Sumberenergi Sakti Prima (SSP) dengan kepemilikan saham sebesar 51%, dan PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) yang merupakan anak perusahaan PT PLN dengan kepemilikan 49%. Nilai investasinya hampir mencapai USD900 juta.

Kehadiran PLTU Cilacap Ekspansi 1×660 Mw itu juga berhasil menyerap cukup banyak tenaga kerja lokal. Setidaknya 800 orang tenaga kerja diserap untuk operasional, sedangkan saat pembangunan jumlah tenaga kerja yang diserap sekitar 4.000 orang.

"Dengan beroperasinya PLTU ini, maka terdapat peluang penambahan sambungan listrik baru kepada masyarakat untuk rumah tangga yang 900 volt ampere sebesar hampir 700.000 (sambungan baru), kalau yang 450 volt ampere sekitar 1,4 juta (sambungan baru)," katanya.
(amm)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 3.8612 seconds (0.1#10.140)