Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Jokowi Minta Bansos PKH-BPNT Digunakan untuk Perbaikan Gizi
Presiden Jokowi menunjukkan bambu petuk di acara penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT 2019 di Cilacap, Senin (25/2). Bambu tersebut diberikan oleh warga Cilacap yang ditemuainya di jalan. FOTO/IST
A
A
A
CILACAP - Presiden Joko Widodo meminta masyarakat penerima PKH benar-benar memanfaatkan bantuan sesuai ketentuan. "Jangan cepet-cepet dihabisin, tolong dipakai untuk hal yang sangat penting, khususnya untuk perbaikan gizi dan keperluan anak sekolah," kata Jokowi saat menghadiri kegiatan Penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Cilacap, Senin (25/2/2019).
Presiden juga meminta para penerima PKH tidak sekali-kali membelanjakan uang tidak sesuai ketentuan. Apalagi, misalnya untuk beli rokok para suami. "Kalau suami minta untuk beli rokok jangan boleh, bilang suruh nyari uang sendiri karena PKH untuk masa depan anak dan tambahan modal usaha," katanya.
Jokowi mengatakan, pada April 2019 nanti akan kembali dicairkan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua. Ia berpesan agar masyarakat memperhitungkan betul penggunaannya. "Jangan tergesa-gesa. Harus ada perencanaan yang matang sejak lama. Kalau sekarang sudah tahu bahwa April mau cair, ayo mulai sekarang diperhitungkan," paparnya.
Pemerintah, lanjut dia, selama 2018 menyalurkan Rp19,2 triliun untuk keperluan bantuan sosial tersebut. Sementara, tahun ini jumlahnya naik menjadi Rp34,4 triliun.
"Tahun depan akan kita hitung lagi, kalau ada ruang anggaran untuk menambah, APBN cukup maka pasti akan kami tambah," katanya disambut tepuk tangan ribuan masyarakat.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan pihaknya telah menyalurkan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap satu 2019 di Jawa Tengah sebesar Rp2 triliun. Rinciannya, untuk bantuan PKH sebesar Rp1,74 triliun dan BPNT sebesar Rp284 miliar.
"Sementara bantuan sosial di Kabupaten Cilacap tahap pertama ini sebesar Rp108,2 miliar, dengan rincian bantuan PKH Rp92,6 miliar dan sisanya bantuan BPNT sebesar Rp15,6 miliar," ucapnya.
Agus menerangkan, bantuan-bantuan sosial yang diberikan pemerintah menurut evaluasi Bank Dunia 2018 terbukti berkontribusi positif sebesar 10% pada peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi masyarakat Indonesia.
"Selain itu, PKH juga berkontribusi pada 65% pengurangan stunting berat serta peningkatan partisipasi anak sekolah sebanyak 95%. Selain itu, PKH juga berkontribusi pada peningkatan kemandirian masyarakat yang akan terus kami tingkatkan," ujarnya.
Presiden juga meminta para penerima PKH tidak sekali-kali membelanjakan uang tidak sesuai ketentuan. Apalagi, misalnya untuk beli rokok para suami. "Kalau suami minta untuk beli rokok jangan boleh, bilang suruh nyari uang sendiri karena PKH untuk masa depan anak dan tambahan modal usaha," katanya.
Jokowi mengatakan, pada April 2019 nanti akan kembali dicairkan bantuan PKH dan BPNT tahap kedua. Ia berpesan agar masyarakat memperhitungkan betul penggunaannya. "Jangan tergesa-gesa. Harus ada perencanaan yang matang sejak lama. Kalau sekarang sudah tahu bahwa April mau cair, ayo mulai sekarang diperhitungkan," paparnya.
Pemerintah, lanjut dia, selama 2018 menyalurkan Rp19,2 triliun untuk keperluan bantuan sosial tersebut. Sementara, tahun ini jumlahnya naik menjadi Rp34,4 triliun.
"Tahun depan akan kita hitung lagi, kalau ada ruang anggaran untuk menambah, APBN cukup maka pasti akan kami tambah," katanya disambut tepuk tangan ribuan masyarakat.
Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyebutkan pihaknya telah menyalurkan bantuan sosial PKH dan BPNT tahap satu 2019 di Jawa Tengah sebesar Rp2 triliun. Rinciannya, untuk bantuan PKH sebesar Rp1,74 triliun dan BPNT sebesar Rp284 miliar.
"Sementara bantuan sosial di Kabupaten Cilacap tahap pertama ini sebesar Rp108,2 miliar, dengan rincian bantuan PKH Rp92,6 miliar dan sisanya bantuan BPNT sebesar Rp15,6 miliar," ucapnya.
Agus menerangkan, bantuan-bantuan sosial yang diberikan pemerintah menurut evaluasi Bank Dunia 2018 terbukti berkontribusi positif sebesar 10% pada peningkatan kualitas dan kuantitas konsumsi masyarakat Indonesia.
"Selain itu, PKH juga berkontribusi pada 65% pengurangan stunting berat serta peningkatan partisipasi anak sekolah sebanyak 95%. Selain itu, PKH juga berkontribusi pada peningkatan kemandirian masyarakat yang akan terus kami tingkatkan," ujarnya.
(amm)
Explore More