Deklarasi Dukungan PPP ke Prabowo-Sandi di Yogya Tak Dapat Izin Polisi

YOGYAKARTA - Acara deklarasi Roemah Joeang Prabowo-Sandi di Kantor PPP yang rencananya digelar Minggu (24/2/2019) ternyata tidak mendapat izin dari Polda DIY. Polisi mempermasalahkan keabsahan kepengurusan DPW PPP versi Muktamar Jakarta.

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, Humphrey Djemat menilai alasan Polda DIY terlalu mengada-ada. Padahal, kata Humpery, Sekretariat tersebut sudah ada di pihaknya.

"Bukankah tugas pihak keamanan untuk menjaga ketertiban kalau ada pihak luar yang memprovokasi selama acara berlangsung. Ini malah mengada-ada bahkan alasan lokasi acara dekat kantor PDIP, kan aneh," ujarnya, Sabtu (23/2/2019).

"Saya rasa, alasanya adalah karena PPP Yogyakarta ini terkenal sangat militan mendukung pasangan 02 dan menentang pendzoliman yang telah dilakukan penguasa terhadap PPP," tegasnya.

Dengan tidak memberikan izin, ia anggap Polisi sedang tidak netral dan terkesan membela penguasa. "Ini merupakan bentuk kesewenang-wenangan dari penguasa dan bersifat otoriter," tandasnya.

Humphrey Djemat, juga meyakini, pelarangan deklarasi tersebut adalah bentuk kekhawatiran menurunya dukungan terhadap 01. "Karena kami khususnya PPP Yogyakarta adalah militan mendukung pasangan 02," tegasnya.

Sebelumnya, Pihak Kepolisian Polda Yogyakarta tidak memberikan izin terkait acara tersebut.

Alasannya, lokasi Sekretariat DPW PPP yang akan dijadikan tempat deklarasi masih dalam sengketa antara dua kubu di PPP. Selain itu, mereka juga mempertimbangkan lokasi acara yang berdekatan dengan Kantor PDIP, sehingga rawan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.