Data Bansos Tak Akurat, Anggota DPR Ini Bentuk Tim Pengawasan

BANTUL - Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu Kementerian Sosial (Kemensos) menjadi acuan penerima bantuan langsung tunai (BLT) untuk warga terdampak Corona atau Covid-19 dari dana desa. Namun, di lapangan masih ditemukan ketidak akuratan data tersebut.

Anggota DPR RI Gandung Pardiman menyebut dalam beberapa hari terakhir ini pihaknya menemukan permasalahan di lapangan terkait tidak tepatnya data DTKS tersebut. Gandung mencontohkan di Desa Sumbermulyo Bantul, data DTKS dari Kemensos banyak yang tidak akurat.

“Setelah diverifikasi oleh tim dari Desa setempat ternyata hanya 19 persen yang tepat sasaran," jelas Anggota Komisi VII DPR RI Gandung Pardiman dalam siaran pers yang diterima SINDOnews, Kamis (7/5/2020).

Di Pundong, lanjut Gandung, seorang kepala desa bahkan tercatat masuk dalam DTKS tersebut. Ada pula pensiunan atau PNS yang juga masuk daftar penerima BLT.

“Bahkan ada pula warga yang sudah meninggal dunia masuk dalam daftar penerima BLT. Ini harus diperbaiki,” tegasnya.

Oleh karena itulah, tambah Gandung, pihaknya akan membentuk sebuah tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan program pemerintah seperti jaring pengaman sosial, jaring pengaman kesehatan, jaring pengaman ekonomi.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin agar pelaksanaan program - program pemerintah tersebut terlaksana dengan baik, tepat sasaran dan pelaksanaannya cepat," tegas anggota DPR RI dari Fraksi Golkar dapil DIY ini.

Timmonevtersebut nantinya akan keliling dari desa ke desa menginventaris permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program pemerintah tersebut.

"Untuk keakuratan data, saya menyarankan agar pemerintah meminta bantuan TNI dan Polri. Dalam hal ini diperlukan kerjasama babinsa dan babinkamtibmas serta perangkat desa untuk melakukan pemutahiran data," ujarnya.