Arab Saudi Stop Umrah, Komisi I DPR Minta Kedubes Lebih Antisipatif

SEMARANG - Anggota Komisi I DPR RI, Abdul Kadir Karding meminta kedutaan besar (kedubes) agar lebih antisipatif dalam menyikapi keputusan pemerintahan Arab Saudi yang atas penghentian sementara perjalanan ibadah umrah.

Menurutnya, langkah antisipatif perlu dilakukan agar masyarakat terutama para jamaah lebih mudah dalam menerima informasi dan tidak kaget ketika ada pengumuman penghentian perjalanan umrah ke Mekkah dan Madinah. Namun demikian dia mengajak semua pihak mengambil hikmat atas moratorium Arab Saudi tersebut.

“Kita ambil hikmahnya (Arab Saudi stop umrah). Ya ke depannya itu kedutaan-kedutaan di negara lebih antisipatif. Jadi paling tidak kalau harus mereka dilarang masuk, itu ada informasi sebelumnya agar tidak kaget. Ini menurut saya harus antisipatif,” kata Karding saat ditemui SINDOnews di sela Rakernas ke-2 DPP Kerapu di Semarang, Sabtu (29/2/2020).

“Jadi untuk teman-teman yang bertugas sebagai Dubes itu lebih antisipasi memberikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa ini ada kejadian begini-kemungkinan begini-begini,” katanya.

Diakuinya, moratorium Arab Saudi telah menimbulkan banyak dampak. “Efeknya kan banyak, perusahaan travel umrah juga banyak yang stres karena sudah booking, beli tiket dan sebagainya. Tak hanya itu, secara emosi yang gak jadi berangkat umrah juga dalam juga. Oleh karena itu, kalau ada informasi dari kedutaan lebih awal, misalnya koordinasi dengan Arab Saudi kemungkinan ada ga dilarang begini,” terang mantan Sekjen DPP PKB ini.

Sisi lain, pihaknya berharap kedutaan-kedutaan besar lainnya juga mulai harus berpikir ke arah sana, terutama daerah-daerah yang kita banyak orang Indonesia. “Seperti di Malaysia, Singapura,China, kita harus proaktif memberi informasi kepada masyarakat,” pungkasnya.