alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Menpan-RB: Pemindahan 1,8 Juta ASN ke Ibukota Baru Akhir 2023

Ary Wahyu Wibowo
Menpan-RB: Pemindahan 1,8 Juta ASN ke Ibukota Baru Akhir 2023
Menpan-RB Tjahjo Kumolo saat menghadiri rapat koordinasi nasional pengawasan kearsipan yang digelar ANRI di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2020). Foto: SINDOnews/ Ary Wahyu Wibowo

SOLO - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo menyatakan pemindahan 1,8 juta aparatur sipil negara (ASN) ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur kemungkinan akan berlangsung mulai akhir tahun 2023. Pegawai yang harus pindah berasal dari Kementerian/lembaga, di luar TNI, Polri dan kejaksaan.

“ASN harus sama dengan TNI/Polri, tidak ada tawar menawar karena tidak mau pindah,” kata Tjahjo Kumolo usai membuka acara rapat koordinasi nasional pengawasan kearsipan yang digelar Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu (26/2/2020).

Pengecualian hanya diberikan kepada ASN yang pada tahun 2024 pensiun atau kompetensinya tidak mencukupi. Pada prinsipnya, juga nanti dari TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian dan Instansi, harus pindah ke ibukota baru.



Roadmap diharapkan satu tahun selesai, termasuk penyederhanaan birokrasi dan pemangkasan eselonisasi ditargetkan setahun selesai. Diakuinya, masih ada beberapa hal yang tidak memungkinkan untuk menjadi eselon.

“Misalnya Kepala Kantor, Bagian Humas, bagian pelayanan umum. Di kementerian agama, terdapat 3.000 satker satker, sedang dimodifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bagaimana camat dan kepala desa,” terangnya.

Namun pada prinsipnya, seluruh kementerian, lembaga, mulai eselon 2, 3 hingga pemerintah daerah yang eselon 3, 4, 5 harus difungsionalkan karena menyangkut masalah pelayanan umum yang ada. Lebih lanjut mengenai pemindahan ASN ke ibu kota baru, tentunya ada skema untuk perumahan untuk mereka. Namun pihaknya bertugas untuk mendata pegawai Kementerian, lembaga di pusat. Sebagaimana perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa semuanya harus dipindah. “Kecuali yang pensiun, kecuali kompetensinya nggak ada, karena membangun smart goverment, smart office. Sehingga kompetensi harus ada,” tegasnya.

Setelah roadmap selesai, selanjutnya akan dikirim ke Kementerian, lembaga melalui semua sekjen, dan Sesmet, mendata para ASN. “Pada harinya, pindah ya pindah. Soal harinya pindah khan masih 3-4 tahun,” bebernya.

Pemukiman bagi para ASN akan disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Kementerian Perhubungan karena menyangkut alat transportasinya. Sebanyak 1,8 juta ASN tidak boleh seenaknya membeli mobil sendiri karena akan mengganggu dan menjadi keruwetan kota. Para ASN di ibukota baru nantinya didorong untuk naik angkutan umum.



(nun)