Sambangi UGM, Sudirman Said Ingatkan Tanggung Jawab Intelektual

Kamis, 21 Februari 2019 - 16:20 WIB
Sambangi UGM, Sudirman Said Ingatkan Tanggung Jawab Intelektual
Direktur Materi dan Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said (dua dari kanan baris kedua) dalam talkshow Bedah Program Capres dan Cawapres putaran kedua di Kampus UGM Yogyakarta, Kamis (21/02/2019). FOTO/IST
A A A
YOGYAKARTA - Kalangan kampus memiliki tanggung jawab moral untuk menyelamatkan bangsa. Kaum intelektual tidak boleh diam jika melihat ada hal-hal yang melenceng dalam proses penyelenggaraan negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Sudirman Said dalam Talkshow Bedah Program Capres dan Cawapres putaran kedua yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Kamis (21/02/2019).

Dalam kesempatan itu, Sudirman mengutip pidato Bung Hatta di hadapan civitas akademika Universitas Indonesia tanggal 11 Juni 1957. "Kaum intelegensia Indonesia mempunyai tanggung jawab moral terhadap perkembangan masyarakat, apakah ia duduk di dalam pimpinan negara atau tidak, mereka punya tanggung jawab itu," kata Sudirman.

Sekali pun berdiri di luar pimpinan, kata Sudirman Said, sebagai rakyat demokrat kaum intelektual harus menegor dan menentang perbuatan yang salah dengan menunjukkan perbaikan menurut keyakinannya. Cara demikian menunjukkan rasa tanggung jawabnya sebagai manusia susila dan demokratis.

"Berdiam diri melihat kesalahan dan keruntuhan masyarakat atau negara berarti mengkhianati kepada dasar kemanusiaan, yang seharusnya menjadi pedoman hidup bagi kaum intelegensia umumnya," ujarnya. (Baca Juga: Peneliti UGM Ciptakan Mesin Pencacah Plastik Kresek untuk Campuran Aspal)

Sudirman melihat, peran kaum intekektual, para teknokrat sangat penting dalam pembangunan negara. Jangan sampai peran-peran intelektual diintervensi oleh politisi. Karena itu jika Prabowo-Sandi menang, kaum intelektual akan diberi peran yang sangat penting dalam pengambilan kebijakan.

"Ada pos-pos yang diisi oleh politisi. Tapi untuk pos-pos strategis dan penting, seperti urusan pangan dan energi harus diserahkan pada teknokrat," ujarnya.

Mantan Menteri ESDM itu berharap, para akademisi bisa menjaga kemandirian akademik. Karena Indonesia butuh sumber-sumber pengetahuan dan gagasan terbaik, yang bebas dari bias politik.
(amm)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 2.5438 seconds (0.1#10.140)