Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pengamat Sebut Impor Jagung Sebaiknya Mengacu Pada Data Kementerian
Capres Joko Widodo menyebut impor jagung pada 2018 hanya 180.000 ton. FOTO/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Debat calon presiden (capres) kedua, Minggu (17/2/2019) lalu, hingga kini masih menyisakan polemik. Salah satunya terkait data jagung yang merupakan bagian topik pangan.
Saat debat, capres nomor urut 01, Joko Widodo menyebutkan bahwa impor jagung pada 2018 menurun drastis menjadi 180.000 ton pipilan kering (PK) saja. Padahal pada 2015, kata Jokowi dalam debat, Indonesia masih mengimpor jagung 3,5 juta ton PK. Itu berarti, petani mampu memproduksi jagung 3,3 juta ton PK.
Data ini menjadi polemik lantaran menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2018, Indonesia mengimpor jagung 737,22 ribu ton PK. Namun, menurut Jokowi menyebut, data yang disampaikan berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurut pakar pertanian Universitas Nasional, IGS Sukartono, impor jagung sebaiknya memang dikembalikan acuannya kepada data kementerian teknis yang mengurusinya. (Baca Juga: Unicorn Bukan Sekedar Online-Online, Ini Penjelasannya)
Salah satunya adalah Kementerian Pertanian (Kementan). Alasan dikemukakan Sukartono sebab Kementan merupakan penanggung jawab produksi jagung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
"Kementan saya rasa paling mengetahui kalau saat ini, sekali lagi kondisi saat ini ya. Jadi tidak salah juga kalau sewaktu debat Capres, Pak Jokowi pakai data Kementan," ujar Sukartono, Rabu (20/2/2019).
Data yang disebutkan Presiden tentang berkurangnya impor jagung dapat saja benar validitasnya. "Sebab kan Kementan yang pegang produksi. Kementan juga menghitungnya. Mengetahui berapa total semua dan kebutuhan kemana saja pasokannya," ucap Sukartono.
Hal lainnya yang disinggung olehnya mengenai data impor jagung yang disampaikan Presiden Jokowi saat debat memakai data kementerian karena hingga kini belum ada kepastian metodologi perhitungan pasti dari Badan Pusat Statistik (BPS) seperti untuk beras kala itu.
Sehingga, Sukartono menuturkan, realistis saja Kementan dijadikan referensi data sebagai lembaga yang membantu kinerja Presiden untuk sektor pangan.
Saat debat, capres nomor urut 01, Joko Widodo menyebutkan bahwa impor jagung pada 2018 menurun drastis menjadi 180.000 ton pipilan kering (PK) saja. Padahal pada 2015, kata Jokowi dalam debat, Indonesia masih mengimpor jagung 3,5 juta ton PK. Itu berarti, petani mampu memproduksi jagung 3,3 juta ton PK.
Data ini menjadi polemik lantaran menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2018, Indonesia mengimpor jagung 737,22 ribu ton PK. Namun, menurut Jokowi menyebut, data yang disampaikan berdasarkan informasi dari Kementerian Pertanian (Kementan).
Menurut pakar pertanian Universitas Nasional, IGS Sukartono, impor jagung sebaiknya memang dikembalikan acuannya kepada data kementerian teknis yang mengurusinya. (Baca Juga: Unicorn Bukan Sekedar Online-Online, Ini Penjelasannya)
Salah satunya adalah Kementerian Pertanian (Kementan). Alasan dikemukakan Sukartono sebab Kementan merupakan penanggung jawab produksi jagung untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.
"Kementan saya rasa paling mengetahui kalau saat ini, sekali lagi kondisi saat ini ya. Jadi tidak salah juga kalau sewaktu debat Capres, Pak Jokowi pakai data Kementan," ujar Sukartono, Rabu (20/2/2019).
Data yang disebutkan Presiden tentang berkurangnya impor jagung dapat saja benar validitasnya. "Sebab kan Kementan yang pegang produksi. Kementan juga menghitungnya. Mengetahui berapa total semua dan kebutuhan kemana saja pasokannya," ucap Sukartono.
Hal lainnya yang disinggung olehnya mengenai data impor jagung yang disampaikan Presiden Jokowi saat debat memakai data kementerian karena hingga kini belum ada kepastian metodologi perhitungan pasti dari Badan Pusat Statistik (BPS) seperti untuk beras kala itu.
Sehingga, Sukartono menuturkan, realistis saja Kementan dijadikan referensi data sebagai lembaga yang membantu kinerja Presiden untuk sektor pangan.
(amm)
Explore More