Kelemahan Bayar SPP Pakai Dompet Digital Menurut Pakar Kebijakan Publik

Selasa, 18 Februari 2020 - 21:30 WIB
Kelemahan Bayar SPP Pakai Dompet Digital Menurut Pakar Kebijakan Publik
Meski dinilai sebuah terobosan bagus di bidang pendidikan, tapi pembayaran pakai dompet digital dinilai memiliki kelemahan dalam hal rahasia data pribadi. FOTO/DOK.SINDOnews
A A A
YOGYAKARTA - Pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dengan menggunakan dompet digital GoPay kini mulai marak diterapkan di sejumlah sekolah dan kampus. Meski dinilai sebuah terobosan bagus di bidang pendidikan, tapi sistem ini dinilai rentan menimbulkan konflik sosial dan memiliki kelemahan dalam hal rahasia data pribadi.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Wahyudi Kumorotomo berpendapat, kebijakan pembayaran SPP dengan sistem fintech dan keuangan digital sebenarnya sangat bagus. Hal ini lantaran sistem tersebut akan memberikan keleluasaan dan kemudahan bagi peserta didik. Selain itu, dengan sistem pembayaran digital akan meningkatkan kemudahan dalam pendanaan, termasuk melalui crowd funding.

"Kebijakan ini sebenarnya sangat bagus meskipun ada kelemahannya, termasuk konflik kepentingannya," katanya saat dihubungi SINDOnews, Selasa (18/2/2020).

Menurutnya, kebijakan untuk memulai dari Gopay yang ditawarkan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makariem rentan menimbulkan kecurigaan konflik kepentingan. Ini lantaran posisi Nadiem sebagai bekas CEO Go-Jek.

"Pertanyaan saya mengapa tidak mulai dari sistem yg lain atau dibuka bagi semua perusahaan," ujarnya.

Tidak hanya itu, menurut Wahyudi, sistem keamanan dari fintech juga masih menjadi masalah. Untuk itu perlu ada jaminan yang berkaitan data pribadi. "Dalam hal ini pemerintah perlu menjamin semua aplikasi stabil dan aman dari pencurian data pribadi," katanya.

Kelemahan selanjutnya adalah kesenjangan digital yang membuat sistem ini kurang adil. Banyak peserta didik di pinggiran yang tidak akan bisa memperoleh manfaat dari sistem digital ini. "Untuk itu, juga infrastruktur digital harus dibenahi secara merata untuk mengurai kesenjangan digital ini," katanya.
(amm)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 2.2962 seconds (0.1#10.140)