Jokowi Klarifikasi Kebakaran Hutan, Masih Ada Tapi Turun Drastis

Selasa, 19 Februari 2019 - 11:20 WIB
Jokowi Klarifikasi Kebakaran Hutan, Masih Ada Tapi Turun Drastis
Presiden Jokowi menjawab wartawan usai menghadiri acara Peningkatan Kesiapsiagaan Masyarakat Melalui Tagana Masuk Sekolah, di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, Senin (18/2/2019). Foto/Setkab
A A A
JAKARTA - Calon presiden (capres) nomor urut 01, Joko Widodo meralat ucapannya terkait kebakaran hutan saat debat kedua capres 2019, Minggu (17/2/2019) malam. Waktu itu, Jokowi menyebut dalam tiga tahun terakhir tidak ada kebakaran hutan.

Namun saat dikonfirmasi ulang oleh wartawan Jokowi menegaskan bahwa bukan tidak ada, tetapi tingkat kebakaran hutan turun drastis sekitar 85%. Itu menunjukkan bahwa pemerintah mampu mengatasi kebakaran hutan dalam tiga tahun ini. (Baca Juga: Tiga Tahun Terakhir, Jokowi Klaim Tak Ada Kebakaran Hutan)

"Artinya, ya sekarang kan enggak ada yang namanya pesawat enggak bisa turun, enggak bisa naik kayak dulu. Keluhan-keluhan di provinsi mengenai asap juga tidak ada, keluhan dari negara tetangga dalam tiga tahun ini, Singapura, Malaysia dapat dikatakan enggak ada komplain sama sekali. Itu yang kita maksud," kata Jokowi menjawab wartawan di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten, seperti dikutip laman setkab.go.id, Senin (18/2/2019).

Sementara, terkait konflik dalam pembangunan infrastruktur, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan bahwa konteksnya adalah pembebasan lahan. Dia mengingatkan banyak infrastruktur yang berhenti delapan tahun, ada yang berhenti 26 tahun karena pembebasan tanah yang terhambat.

Sekarang ini, kata dia, alhamdulillah untuk pembebasan infrastruktur itu dapat dikatakan bahwa tidak banyak terjadi konflik-konflik yang ada.

"Kalau konflik agraria, sebelum sertifikat lahan itu selesai 80 juta itu ya konflik-konflik itu pasti ada di semua provinsi ada," kata Jokowi seraya meminta wartawan agar konteksnya jangan dibolak-balik sehingga kelihatannya pemerintah ini tidak menguasai masalah.
(amm)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.2550 seconds (0.1#10.140)