Pemkot Salatiga Diminta Bentuk Tim Pendampingan Dana Kelurahan

SALATIGA - DPRD Kota Salatiga meminta kepada eksekutif untuk melibatkan perguruan tinggi guna pendampingan pengelolaan dana kelurahan. Sebab besarnya dana dari pemerintah yang turun langsung ke kelurahan rawan terjadi salah kelola lantaran terbatasnya sumberdaya manusia (SDM) di kelurahan.

Di sisi lain, usulan perlunya pendampingan dikemukakan karena ketika Musrenbang banyak perencanaan yang menyasar pada pembangunan fisik bukan menekankan daya saing wilayah. "Nah, dengan adanya kampus yang diikutkan ini supaya ada usulan berbeda. Entah itu pelatihan atau kegiatan lain bermuara pada penguatan ekonomi masyarakat. Tidak melulu fisik pembangunan jalan, trotoar, gorong-gorong dan sebagainya," kata Ketua DPRD Kota Salatiga Dance Ishak Palit, Jumat (7/2/2020).

Dia mengatakan, pendampingan dana kelurahan perlu dilakukan mengingat anggarannya cukup besar. Dana Alokasi Umum Tambahan (DAUT) mencapai Rp366 juta per tahun dan dana mandatori kelurahan senilai antara Rp1,4 miliar hingga Rp2,3 miliar.

"Karena itu pelibatan perguruan tinggi mulai dari perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan program sangat diperlukan. Sehingga, harapannya tidak menimbulkan banyak kasus di kemudian hari," katanya.

Dance merinci, apabila setiap RW di Salatiga sekarang mendapatkan intensif dana hibah guyub RW senilai Rp45 juta dari Pemkot Salatiga. Nantinya pada 2021 jumlah dana lebih besar dari pemerintah pusat sekitar Rp200 juta.

Jika tidak ada pendampingan dari kampus, kata Dance, proses perencanaan akan terus mengacu paradigma lama yang berfokus pada pembangunan fisik. "Atas dasar itu, saya berharap pihak kelurahan di Salatiga dapat merespon positif demi kemajuan Kota Hati Beriman," katanya.