alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Sikapi Antraks, Pemkab Gunungkidul Kaji Bidang Peternakan Jadi Dinas

Suharjono
Sikapi Antraks, Pemkab Gunungkidul Kaji Bidang Peternakan Jadi Dinas
Dinas Pertanian dan Pangan memiliki tujuh bidang kerja, salah satunya peternakan. Rencananya bidang peternakan akan menjadi dinas sendiri. FOTO/ISTIMEWA

GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul sedang mengkaji kemungkinan perubahan organisasi Dinas Pertanian dan Pangan menyusul terus munculnya kasus penyakit antraks di wilayahnya. Bidang peternakan rencananya dipisah menjadi organisasi perangkat daerah (OPD) baru.

Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul Drajat Ruswandono mengatakan, saat ini Dinas Pertanian dan Pangan merupakan organisasi yang gemuk. Di dalamnya terdapat tujuh bidang yang salah satunya peternakan. "Karena sifatnya bidang maka kewenangan anggaran juga kecil, padahal kalau menilik kita adalah lumbung ternak, tidak mungkin hanya diampu bidang. Apalagi seperti saat kasus antraks seperti saat ini," katanya kepada SINDOnews, Kamis (6/2/2020).

Untuk itu, pihaknya akan berkonsultasi ke pemerintah pusat berkaitan dengan nomenklatur OPD ini. Jangan sampai penangan persoalan peternakan di Gunungkidul menjadi lamban hanya karena kewenangan bidang yang minim. "Kita upayakan karena memang ini perlu ditangani serius," katanya.



Drajat tidak ingin Dinas Pertanian dan Pangan kelebihan beban. Sebab, hal ini justru kontra produktif sehingga penanganan permasalahan tidak maksimal. "Emang ada dua kemungkinan yaitu bergabung dengan Dinas Kelautan dan Perikanan atau berdiri sebagai OPD, yaitu dinas sendiri," katanya.

Rencana Pemkab didukung oleh kalangan DPRD Gunungkidul. Menurut anggota Komisi B DPRD Gunungkidul, Eko Rustanto, pemisahan bidang peternakan dari Dinas Pertanian dan Pangan sangat penting dilakukan. Hal ini sebenarnya sudah disampaikan sejak dirinya menjadi wakil rakyat di periode sebelumnya. "Karena Gunungkidul itu gudang ternak di DIY, maka semestinya ada Dinas Peternakan," katanya.

Untuk itu, konsultasi ke pemerintah pusat harus segera dilakukan. "Kita akan support untuk hal itu," kata politikus Demokrat ini.



(amm)