Pemprov Jateng Gandeng BPS Atasi Anjloknya Harga Pangan

SEMARANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus berusaha merumuskan metode untuk mengatasi harga produk pertanian yang anjlok. Berbagai instansi dirangkul untuk menemukan metode terbaik, salah satunya dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan, berbagai masalah muncul dari sektor itu, tidak hanya disebabkan oleh faktor jumlah komoditas dan permintaan, melainkan juga terkait soal data.

"Disinilah peran penting BPS, dengan data-data yang dimiliki tentu akan membantu pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Jadi, kebijakan-kebijakan di sektor pertanian yang akan kami ambil khususnya di bidang pangan adalah sesuai data-data terbaru dan valid," kata Ganjar di Ruang Kerja Gubernur, Semarang, Rabu (13/2/2019).



Dia menerangkan, salah satu cara yang harus dilakukan untuk memperbaiki anjloknya harga-harga produk pertanian adalah dengan perbaikan data. Sebab, data pertanian di Indonesia masih belum sempurna dan belum diupdate.

Ganjar mencontohkan, di Kabupaten Pemalang terjadi kesalahan data, dimana dengan banyaknya perumahan baru, namun lahan subur di Kabupaten itu justru bertambah."Kan ini tidak mungkin, ternyata setelah dicek datanya yang salah," tegasnya.

Menurutnya, data pertanian dari BPS sangat dibutuhkan apalagi, jika data itu bisa detail hingga ke bagian siapa tanam apa, dimana dan kapan akan panen. Dengan begitu, maka akan dapat diantisipasi berbagai persoalan yang kemungkinan akan timbul.

"Jika data ini dikelola baik, maka persoalan harga cabai atau harga bawang yang saat ini anjlok tidak akan terjadi. Sebelum itu terjadi kan sudah terlihat dari datanya, kalau akan ada oversupply barang, jadi bisa diambil kebijakan-kebijakan sebelum itu," pungkasnya.

Kepala BPS Jateng, Sentot Bangun Widoyono mengatakan jika BPS terus berupaya memperbaiki data-data yang sudah ada. Misalnya di sektor pertanian, upaya itu dilakukan dengan metodologi baru yang dinamakan Kerangka Sampel Area (KSA).

"Metodologi baru itu kami lakukan untuk mengumpulkan data dengan pendataan langsung di lokasi pertanian. Dengan kerangka itu, dapat diketahui luasan panen, waktu panen bahkan prediksi jumlah produksi hasil pertanian," jelas Sentot.

Meskipun hanya sampel, namun tingkat keakuratan metodologi ini lanjut Sentot sudah teruji. Artinya, dat yang dihasilkan dari metodologi ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan, berbagai masalah muncul dari sektor itu, tidak hanya disebabkan oleh faktor jumlah komoditas dan permintaan, melainkan juga terkait soal data.

"Disinilah peran penting BPS, dengan data-data yang dimiliki tentu akan membantu pemerintah dalam mengambil sebuah kebijakan. Jadi, kebijakan-kebijakan di sektor pertanian yang akan kami ambil khususnya di bidang pangan adalah sesuai data-data terbaru dan valid," kata Ganjar di Ruang Kerja Gubernur, Semarang, Rabu (13/2/2019).

Dia menerangkan, salah satu cara yang harus dilakukan untuk memperbaiki anjloknya harga-harga produk pertanian adalah dengan perbaikan data. Sebab, data pertanian di Indonesia masih belum sempurna dan belum diupdate.

Ganjar mencontohkan, di Kabupaten Pemalang terjadi kesalahan data, dimana dengan banyaknya perumahan baru, namun lahan subur di Kabupaten itu justru bertambah."Kan ini tidak mungkin, ternyata setelah dicek datanya yang salah," tegasnya.

Menurutnya, data pertanian dari BPS sangat dibutuhkan apalagi, jika data itu bisa detail hingga ke bagian siapa tanam apa, dimana dan kapan akan panen. Dengan begitu, maka akan dapat diantisipasi berbagai persoalan yang kemungkinan akan timbul.

"Jika data ini dikelola baik, maka persoalan harga cabai atau harga bawang yang saat ini anjlok tidak akan terjadi. Sebelum itu terjadi kan sudah terlihat dari datanya, kalau akan ada oversupply barang, jadi bisa diambil kebijakan-kebijakan sebelum itu," pungkasnya.

Kepala BPS Jateng, Sentot Bangun Widoyono mengatakan jika BPS terus berupaya memperbaiki data-data yang sudah ada. Misalnya di sektor pertanian, upaya itu dilakukan dengan metodologi baru yang dinamakan Kerangka Sampel Area (KSA).

"Metodologi baru itu kami lakukan untuk mengumpulkan data dengan pendataan langsung di lokasi pertanian. Dengan kerangka itu, dapat diketahui luasan panen, waktu panen bahkan prediksi jumlah produksi hasil pertanian," jelas Sentot.

Meskipun hanya sampel, namun tingkat keakuratan metodologi ini lanjut Sentot sudah teruji. Artinya, dat yang dihasilkan dari metodologi ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan.