Empat Fraksi DPRD Salatiga Tolak Usulan Interpelasi Pasar Rejosari

SALATIGA - Fraksi PKB, PKS, Gerindra dan Demokrat Golongan Karya menolak usulan penggunaan hak interpelasi terkait masalah Pasar Jetis yang diajukan Fraksi PDI Perjuangan kepada Ketua DPRD Salatiga pada pekan lalu. Keempat fraksi tersebut memilih menyelesaikan permasalahan Pasar Rejosari yang lebih kongkrit.

Wakil Ketua DPRD Salatiga Saeful Mashud menjelaskan, penolakan usulan interpelasi Pasar Rejosari ditetapkan dalam rapat yang dilakukan pekan kemarin. “Jadi keempat fraksi sepakat tidak mengambil opsi interpelasi dan memilih pada penyelesaian yang lebih kongkrit,” katanya, Senin (27/1/2020).

Dia menjelaskan, dalam rapat dengar pendapat, disepakati bahwa Pemkot Salatiga diberikan waktu hingga Februari untuk menyelesaikan Pasar Rejosari. Ada dua opsi yang bisa ditempuh eksekutif dalam menyelesaikan masalah Pasar Rejosari, yakni pemutusan kerjasama secara bersama antara Pemkot Salatiga dengan investor (negosiasi) atau pemutusan kerjasama secara sepihak.

“Kenapa Februari harus selesai, karena pada Maret, Rencena Kerja Pembangunan Darah (RKPD) harus sudah dirumuskan untuk rencana anggaran tahun 2021. Sehingga jika Februari tidak selesai, maka tidak bisa menganggarkan anggaran Pasar Rejosari di tahun 2021,” jelasnya.

Terkait alasan empat fraksi menolak interpelasi, kata Saeful, ada kekawatiran ketika hanya berkutat kepada interpelasi akan menjadikan bias dan justru bisa berlarut-larut. Sementara yang dibutuhkan pedagang saat ini adalah langkah kongkrit. “Maka dari itu rapat pimpinan fraksi minus Fraksi PDI Perjuangan yang tidak hadir, sepakat tidak mengambil opsi interpelasi,” ujarnya.

Saeful menyatakan, permasalahan Pasar Rejosari sangat komplek. Tidak hanya sekedar membangun pasar saja, namun juga harus memperhatikan nasib pedagang. “Kita juga mendorong stek holder untuk duduk bersama, merumuskan solusi terbaik bagi Pasar Rejosari yang lebih komprehensif,” pungkasnya.