alexametrics
more
TOPIK TERPOPULER

Pemberian Uang Transport RT dan RW Wujud Rekayasa Sosial

Ahmad Antoni
Pemberian Uang Transport RT dan RW Wujud Rekayasa Sosial
Kiri-Kanan : Guru Besar Sosiologi dan Antropologi Unnes, Tri Marhaeini P Astuti, Kepala BagianTata Pemerintahan Sekda Kota Semarang, Hernowo Budi Luhur dan Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso dalam Diskusi Prime Topic MNC Trijaya FM Semarang, di

SEMARANG - Pemberian uang transport kepada Ketua RT dan RW bukan dimaksudkan untuk dana operasional. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekda Kota Semarang, Hernowo Budi Luhur menyatakan bahwa penggunaan uang transport berbeda dengan dana operasional.

"Harus dibedakan antara dana operasional dengan uang transport,” tegas Hernowo saat berbicara dalam Diskusi Prime Topic MNC Trijaya FM Semarang bertema Memperkuat Modal Sosial, di Hotel Noormans Semarang, Jawa Tengah, Selasa (12/2/2019).

"Kalau uang transport itu sebagai pengganti biaya transportasi Ketua RT dan RW selama berkegiatan terkait wilayahnya. Sedangkan dana operasional itu untuk kegiatan lembaga lain di luar RT dan RW," jelasnya.



Dia menerangkan, mekanisme pengambilan uang transport RT dan RW bisa diwakilkan, akan tetapi harus menyertakan syarat ada surat keterangan. "Untuk pencairannya dilakukan oleh lurah setempat sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA). Sebelumnya KPA dilakukan oleh Camat," ujar Hernowo.

Guru Besar Sosiologi dan Antropologi Unnes, Tri Marhaeini P Astuti menilai pemberian uang transport kepada Ketua RT dan RW merupakan rekayasa sosial. "Rekayasa sosial ini dalam arti bertujuan baik. Sehingga bisa dikatakan sebagai inovasi," tandas Tri Marhaeini.

Namun demikian, dia mengakui jika inovasi akan selalu menghadapi kendala. Seperti pemberian uang transport untuk ketua RT dan RW ini menemui kendala sosial, psikologis, dan budaya.

"Kendala sosial justru akan memunculkan intrik. Kendala budaya juga mampu memunculkan kecemberuan. Sementara kendala psikologis memicu ketidaknyamanan dalam mengelola uang," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso menjelaskan, kegiatan pemerintahan di tingkat kelurahan selama ini dibantu oleh kelembagaan di bawahnya. Seperti RT, RW, LPMK, dan lain-lain. Sehingga ada perda yang mengatur kelembagaan tersebut. bahwa RT dan RW menjadi filter sebelum menuju ke tingkat kelurahan.

"Jadi yang paham soal lapangan di wilayahnya itu ya RT dan RW," tandas Joko Santoso. Pihaknya sepakat dengan pemberian uang transport kepada RT dan RW.

Namun menurutnya, perlu melihat kemampuan keuangan daerahnya terlebih dulu. “Dulu uang transport hanya Rp300 ribu tiba-tiba naik jadi Rp600 ribu. Jadi, perlu melihat dulu kemampuan keuangan daerahnya," pungkasnya.



(mif)

KOMENTAR (pilih salah satu di bawah ini)
  • Disqus
  • Facebook
loading gif