PKB Akan Dukung Putera Jokowi di Pilkada Solo

Rabu, 22 Januari 2020 - 06:38 WIB
PKB Akan Dukung Putera Jokowi di Pilkada Solo
DPP PKB memberi sinyal mendukung anak Jokowi maju dalam pilkada di Solo. FOTO : DOK SINDOnews
A A A
JAKARTA - DPP PKB memberikan sinyal mendukung putera Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk maju dalam Pilkada Kota Solo semakin kuat. Bagian Pilkada DPP PKB bahkan sudah melakukan pembicaraan dengan kubu Gibran.

"Kalau untuk (Pilkada) Solo, dari Desk Pilkada (PKB) sudah ada yang komunikasi dengan teman-teman Mas Gibran yang ada di sana," ujar Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Jazilul menilai, kalau nantinya Gibran maju dalam Pilkada Kota Solo maka PKB akan mendukungnya. Jazil beralasan dukungan kepada putra Presiden Joko Widodo tersebut diberikan karena Gibran dinilai sebagai anak muda yang punya integritas dan pengalaman memimpin sebuah bisnis.

"Mas Gibran anak muda yang punya integritas dan pengalaman di bidang usaha, kepemimpinan, meskipun bukan di politik. Tetapi saya yakin warga Solo juga akan menerima Mas Gibran. Jadi sudah ada komunikasi antara PKB dan teman-teman Mas Gibran yang di sana," tuturnya.

Wakil Ketua MPR RI ini menambahkan, menghadapi Pilkada Serentak di 270 kabupaten, kota dan provinsi, DPP PKB sudah mengumpulkan semua DPW dan DPC sekaligus membuat aturan-aturan terkait pilkada. Tahapannya, DPC PKB menjadi pintu pertama untuk mendaftar, kemudian direkomendasikan oleh DPW dan diputuskan oleh DPP.

"DPP PKB merumuskan dari pilkada yang ada, setelah dilakukan beberapa evaluasi, PKB berkeinginan seorang kepala daerah yang terpilih bisa betul-betul bermanfaat untuk membangun daerah dan melakukan percepatan pembangunan," katanya.

Selain itu, DPP PKB menyiapkan kader-kadernya dengan menitikberatkan pada lahirnya kepala daerah yang memiliki integritas dan mampu membangun daerahnya.

"Itu yang menjadi concern PKB karena memang dengan beberapa fakta yang ada ini, hampir setiap daerah pengalaman kemarin memiliki masalah hukum kepala daerahnya. Artinya banyak juga mungkin orang-orang yang potensi (menang) kemudian tidak berani menjadi bupati karena kena masalah hukum dan lain-lain, ini yang menjadi perhatian," urainya.

Dari sisi teknis kata Jazil, dirinya berharap penyelenggara pilkada bisa bersikap jujur dan memberikan pendidikan politik yang masif karena diakui biaya politik terlalu tinggi.

Hal ini salah satunya terjadi karena kesadaran politik masyarakat juga rendah. "Itu parpol punya tanggungjawab, penyelenggara juga punya tanggung jawab, aparatur pemerintah juga punya tanggung jawab," katanya.

Dia berharap, ajang pilkada bukan menjadi transaksi pasar parpol, tetapi bagaimana melahirkan seorang pemimpin yang berkualitas.

"Ini concern di situ PKB karena kelihatannya pilkada ini kayak pasar malam kalau enggak diselenggarakan dengan cara integritas, jujur. Jangan sampai Pilkada 2020 ini menjadi pasar malam," paparnya.
(nun)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 1.8627 seconds (0.1#10.140)