29.161 Keluarga di Kabupaten Sleman Masih Miskin

SLEMAN - Angka keluarga miskin di Sleman dalam tiga tahun terakhir terus menurun meski secara jumlah masih cukup tinggi. Berdasarkan data 2017, jumlah keluarga miskin mencapai 34.128 kepala keluarga (KK)atau 9,48% dari jumlah pendudukan Sleman. Kemudian pada 2018 turun menjadi 31.255 KK atau 8,77% dan pada 2019 turun lagi menjadi 29.161 KK atau 8,08% masuk kategori keluarga miskin.

Pemkab Sleman menargetkan jumlah KK miskin pada 2021 di bawah 8%. Untuk itu berbagai langkah terus dilakukan untuk mewujudkan target tersebut. Salah satunya dengan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021. Sebagai langkah awal menggelar Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Sleman 2021 di aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sleman, Rabu (15/1/2020). Sebanyak 175 peserta terdiri dari kalangan birokrasi, OPD Pemkab Sleman, DPRD Sleman, akademisi, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pemangku kepentingan mengikuti kegiatan itu.

Asisten Sekretaris Daerah (Assekda) Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkab Sleman, Suyono mengatakan, penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Sleman 2021 penting karena menjadi wadah dan momentum pertemuan langsung antara pimpinan daerah dengan masyarakat. Kegiatan tersebut merupakan momen sangat strategis bagi perencanaan pembangunan di Sleman pada 2021.

"Melalui forum ini kita mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan rencana pelaksanaan pembangunan yang mampu menjawab permasalahan dan isu-isu strategis yang ada di Sleman serta mampu memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat Sleman," kata Suyono saat membuka acara tersebut.

Menurut Suyono, pembangunan yang dilakukan selama ini telah menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari angka kemiskinan yang terus menurun dan sudah berada di bawah 10%. "Pengentasan keluarga miskin sudah barang tentu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi memerlukan dukungan partisipasi, kebersamaan serta empati semua pihak," katanya.

Selain kemiskinan, penurunan juga terjadi pada jumlah pengangguran di Sleman. Pada 2018, jumlah pengangguran mencapai 34.679 orang atau sekitar 5,76%, sementara pada 2019 mengalami penurunan menjadi 23.234 orang atau sekitar 3,69%.

"Dalam proses menyusun RKPD tahun 2021 ini, saya minta semua pimpinan dan aparatur di SKPD serta seluruh pemangku kepentingan untuk berpikiran terbuka, memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovatif. Sehingga pelaksanaan pembangunan di Sleman pada tahun 2021 dapat dilakukan secara lebih terencana, efektif dan efisien serta memberikan
mafaat yang optimal," katanya.

Sekretaris Bappeda Sleman, Arif Setio Laksito menambahkan, Forum Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Sleman 2021 untuk memperoleh masukan dan saran peserta yang mewakili berbagai unsur dalam drafrancangan awal RKPD 2021. "Tema perencanaan pembangunan Kabupaten Sleman tahun 2021 adalah mengoptimalkan potensi daerah menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Sleman yang berbudaya," katanya.

Pemkab Sleman sendiri ada tujuh sasaran, yakni memperkuat ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, pembangunan kebudayaan, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana (perubahan iklim) serta memperkuat ketenteraman, ketertiban dan transformasi pelayanan publik.