Teror Siswi Tak Berjilbab, Orang Tua: Intimidasi Sistematis dan Masif

SRAGEN - Kasus intimidasi yang dialami Z, siswi SMAN 1 Gemolong, Sragen lantaran tidak mengenakan jilbab masih terus bergulir. Orang tua Z, Agung Purnomo menengarai intimidasi yang menimpa anaknya terjadi secara sistematis dan masif.

Tudingan Agus Purnomo didasarkan dari beberapa insiden yang dirasakan putrinya saat mendapatkan teror karena tidak memakai jilbab. Menurutnya, bukan meredam atau mengingatkan rohis yang melakukan pemaksaan, sejumlah pihak di sekolah justru menyudutkan putrinya. "Kami merasa prihatin, bullying yang menimpa anak kami seolah dianggap sejalan dengan visi misi sekolah. Saat anak kami diteror karena tak pakai jilbab justru anak kami yang dianggap salah paham," katanya kepada wartawan, Selasa (14/1/2020).

Agung menyayangkan sikap sekolah, guru, hingga kepala sekolah yang tak segera melakukan koreksi, tapi malah terkesan menganggap kasus itu sebagai hal biasa. Statement kepala sekolah yang menganggap Z tidak memakai jilbab karena belum mendapat hidayah juga dinilai sangat menyakitkan. (Baca Juga: Kasus Pemaksaan Jilbab di Sragen, Ini Tindakan Gubernur Ganjar)

Putri Diliyanti dari Komunitas Perempuan Solo mengaku miris mendengar kasus yang menimpa Z. Dia menyesalkan di Indonesia yang notabene berbhineka tunggal ika dan melindungi perbedaan, justru ada sistem yang masih mendiskriminasi perempuan dan anak. Intimidasi terhadap Z dinilai sudah mengarah pada pembunuhan karakter dan bisa berdampak merusak mental.

"Saya berharap kasus di SMAN 1 Gemolong bisa menjadi perhatian luas masyarakat dan pemerintah," kata aktivis perempuan ini. (Baca Juga: Penuturan Orang Tua Siswa di Sragen yang Diintimidasi Gunakan Jilbab)

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Gemolong Sragen, Suparno membenarkan adanya laporan dari wali murid. Menurutnya, pihak sekolah telah melakukan mediasi dan meminta maaf atas intimidasi terhadap Z dari oknum pengurus rohis. Pihak sekolah tidak memberlakukan kewajiban berjilbab bagi siswi-siswinya.

Suparno berjanji akan mengevaluasi kegiatan para siswa yang tergabung dalam Kerohanian Islam (Rohis). Karena kajian Islam biasanya dilakukan pada Sabtu atau di luar jam belajar, maka pihak sekolah akan melakukan penjadwalan ulang kajian Islami dapat melakukan pengawasan. "Ini sebagai upaya kasus intimidasi atau intolerasi tidak terulang kembali," katanya.