Pengamat: DPP PDIP Harus Hati Hati Terkait Rekomendasi Cawali Solo

SOLO - Pengamat Politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo Agus Riewanto menilai pernyataan Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto bahwa PDIP membuka diri terhadap anak muda, termasuk dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo, mengindikasikan arah rekomendasi kepada Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wali Kota (Cawali) yang akan diusung.

“Kalau dilihat dari perkembangan semenjak Gibran mencalonkan diri, bagi saya arahnya ke Gibran sebagai anak muda dalam pengertian fisik anak muda,” kata Agus Riewanto saat dihubungi SSINDOnews, Senin (13/1/2020). Sehingga bukan dalam konteks muda secara pemikiran. Jika muda secara pemikiran, maka orangtua pun bisa ke arah sana. Sebab orangtua dengan pemikiran yang muda juga banyak.

Namun dilihat dari dinamika politik yang berkembang, tampaknya bisa dibaca jika arahnya kepada Gibran yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dilihat dari kebutuhan riil masyarakat Kota Solo, masyarakat tidak memerlukan muda atau tua. Namun yang terpenting adalah mampu membawa Kota Solo jauh lebih baik, lebih sejahtera. Kemudian fasilitas kehidupan sosial masyarakat terpenuhi.

Termasuk Kota Solo yang bersih, aman, ramah investasi, dan lainnya. Sehingga siapapun pemimpinnya, maka harus bisa merealisasikan itu. Dalam pandangannya, urusan tua dan muda sangat menyederhanakan masalah politik. Sebab kepemimpinan politik itu terkait kemampuan dan kemauan. Masalah politik merupakan masalah hajat hidup orang banyak.

Maka yang diperlukan adalah kemampuan, kemauan, bijaksana, dan memiliki komunikasi politik yang baik. “Bukan sekedar tua atau muda saja,” tegasnya. Gibran yang terhitung baru dalam dunia politik, bukan menjadi faktor penghalang. Sebab di dalam politik merupakan pekerjaan yang mudah dilihat dan bisa dikerjakan.

Kepala Daerah lebih sebagai simbol yang berada di level menggerakkan orang, membuka jalan dan jaringan, dan menginspirasi. Sehingga ada suatu daerah yang spesifik membutuhkan orang yang ada di dalam pemerintahan. “Namun ada juga di beberapa tempat yang memerlukan itu,” urainya. Sedangkan untuk Kota Solo dinilai sangat lebih baik jika campuran antara keduanya.

Pertama memiliki kemampuan dan memiliki pengalaman dalam konteks yang lebih praktis di politik dan pemerintahan. “Kombinasi itu jauh lebih baik kalau di Solo. Karena dinamika Solo merupakan kota yang masuk kategori menengah ke atas,” bebernya.

Sehingga dibutuhkan orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang berbeda dengan daerah pedesaan. Sebab struktur ekonomi dan latar belakang pendidikannya yang lebih.

Selain itu juga dibutuhkan komunikasi yang intens dengan elite politik, bikrokrasi dan pengusaha. Gibran sebagai pendatang baru di dunia politik dinilai belum memiliki kemampuan seperti itu. Ayah Jan Ethes Srinarendra dan La Lembah Manah ini memiliki keunggulan di ide ide dan gagasannya sebagai anak muda. Sehingga, ia membutuhkan kelompok kelompok tertentu yang bisa membantu komunikasi dengan birokrat, dan politisi.

DPP PDIP harus hati hati jika rekomendasi sebagai Cawali diberikan kepada Gibran. Sebab DPC PDIP Solo sangat solid di bawah kepemimpinan FX Hadi Rudyatmo (Rudy). Terbukti ketika mengusung Achmad Purnomo-Teguh Prakosa sebagai Bakal Calon Wali Kota dan Bakal Calon Wakil Wali Kota Solo tahun 2020 ke DPP PDIP, hampir tidak ada pembelotan. Ketika Gibran ‘nyelonong’ maju melalui DPD PDIP Jawa Tengah, ada indikasi mendapat respon negatif dari DPC PDIP.

Selama ini, mesin partai PDIP di Solo sangat kuat dibanding relawan. Pihaknya menduga sejauh ini Gibran mengandalkan relawan. Sementara DPC PDIP Solo hingga ke tingkat ranting sangat solid. Siapa pun yang diusung PDIP dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo, kemungkinan besar bakal tampil sebagai pemenang. Yang menjadi problem adalah jika tidak tepat dalam memberikan rekomendasi, maka dikhawatirkan yang menjadi musuh adalah dirinya sendiri.

Duet Gibran-Purnomo atau Purnomo-Gibran dinilai bisa menjadi salah satu alternatif yang elegan. Sebab tetap memberi ruang kepada DPC PDIP Solo karena tidak semuanya dipangkas. Tetapi juga tidak memberi sekuat apa yang diinginkan DPP.

“Itu namanya kompromi, memberi ruang yang tua dan yang muda dijadikan satu kekuatan. Apakah itu yang dimau, tentu tergantung komunikasi politiknya,” pungkas Agus.