PDIP Isyaratkan Rekomedasi Pilwalkot Solo untuk Gibran

JAKARTA - PDI Perjuangan telah mengeluarkan rekomendasi untuk calon kepada daerah yang akan diusung pada Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Solo. Meski belum diungkap siapa yang mendapat rekomendasi itu, tapisinyal paling kuat mengarah ke putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Rekomendasi untuk Pilkada Solo dan juga Kota Medan telah dikeluarkan oleh DPP PDIP dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang berlangsung di Jakarta Internasional Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, sejak Jumat-Minggu (10-12/1/2020). "(Rekomendasi) daerahnya sudah ada, nanti kami sampaikan lebih detail. Termasuk Solo, termasuk Medan," ujar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan di sela penutupan Rakernas I, Minggu (12/1/2020) malam.

Hasto mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pengarahannya menegaskan, PDIP membuka diri terhadap anak muda Indonesia untuk bersama-sama berjuang dan membesarkan partai.

Saat didesak apakah rekomendasi untuk calon wali kota Solo diberikan kepada Gibran? Hasto mengatakan, "Tentu saja Mas Gibran juga punya kepedulian yang begitu besar dan tentu saja partai membuka ruang itu. Apalagi banyak pemimpin muda dari PDIP yang berhasil," tuturnya.

Apakah nantinya PDIP akan menduetkan Gibran dengan Achmad Purnomo yang sebelumnya direkomendasikan DPC PDIP Kota Solo sebagai calon wali kota, Hasto menegaskan bahwa mengenai rekomendasi semua menjadi kewenangan penuh Megawati dan baru akan disampaikan pada momentum yang tepat.

Diketahui, selain nama Gibran yang menyatakan akan maju di Pilkada Kota Solo, menantu Jokowi Bobby Nasution juga akan maju dalam Pilkada Kota Medan. Sayangnya, meski menyatakan rekomendasi untuk Pilkada Medan sudah keluar namun Hasto belum memberikan bocoran siapa yang diberikan rekomendasi dari partai banteng moncong putih.

"Sebenarnya rakernas ini juga akan merekomendasikan sekitar 44 (calon kepala daerah) tetapi melihat pada saat itu bagaimana banyak kepala daerah PDIP yang sedang bergiat mencanangkan tanggap darurat untuk bencana maka kemudian kami tunda. Kami lebih kedepankan kepentingan rakyat itu," tuturnya.