Awasi Netralitas TNI, POM Kodam Diponegoro Operasi Gaktib dan Yustisi

SEMARANG - Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi memimpin upacara gelar operasi penegakkan ketertiban (Gaktib) dan Yustisi Polisi Militer (POM) tahun 2019 yang dilaksanakan di Mako Pomdam IV/Diponegoro, Jumat (8/2/2019).

Operasi Penegakan Ketertiban serta Operasi Yustisi merupakan salah satu upaya TNI untuk membangun sistem dan manajemen yang tertata dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan perundangan yang telah ditetapkan.

Dalam amanat tertulis Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang dibacakan Pangdam IV/Diponegoro menyampaikan, upaya penegakan hukum dan disiplin prajurit menempati posisi yang sangat penting, memberi dampak positif sebagai keteguhan sikap serta perilaku prajurit TNI.

Hal ini harus diwujudkan secara tegas dan berwibawa, baik perorangan maupun kesatuan, sesuai dengan tema Operasi Gaktib Tahun 2019 yaitu Dengan Operasi Gaktib TA 2019. Polisi Militer berkomitmen meningkatkan disiplin, ketaatan hukum, dedikasi dan loyalitas prajurit dalam mendukung tugas pokok TNI guna mewujudkan Bersama Rakyat TNI kuat.

"Kita pelihara dan tingkatkan harmonisasi dengan rakyat agar bersama rakyat TNI kuat, hebat, profesional dan siap mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian," katanya.

Operasi Penegakkan Disiplin dan Operasi Yustisi yang digelar diharapkan bisa turut mendorong tercipta dan terjaganya komitmen TNI yang netral dalam kegiatan politik akbar, baik institusi, satuan, maupun individu.

Hal ini mengingat 2019 merupakan tahun politik, akan dilaksanakan Pilpres serentak dengan Pileg. TNI berkomitmen dan memastikan bahwa kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan aman dan sukses sehingga stabilitas nasional selama, sebelum, dan setelah pemilihan dapat terjaga dengan baik.

"Saya tegaskan seluruh prajurit TNI agar bersikap netral dan tidak terseret ke arah dunia politik," katanya.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, guna mengantisipasi meningkatnya kejahatan dengan menggunakan media sosial, media elektronik (kejahatan siber dan ITE), prajurit Pom TNI harus mampu mengikuti perkembangan teknologi dengan tujuan untuk dapat mencegah dan menindaknya.

Hal ini penting untuk membentengi pengaruh negatif dari penggunaan media sosial, dan media lainnya oleh kelompok yang tidak bertanggung jawab, yang ingin menjatuhkan nama baik TNI, baik secara individu maupun institusi melalui penyebaran berita palsu (hoaks).