Banyumas Siap Dimekarkan, Purwokerto Jadi Kota Administratif

BANYUMAS - Rencana pemekaran Kabupaten Banyumas kembali bergulir. Bupati Banyumas Achmad Husein menyampaikannya dalam rapat paripurna DPRD agar dibahas lebih lanjut oleh legislatif dan eksekutif.

Menurut Bupati, rencana pemekaran sesuai dengan amanat Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025. Perda di antaranya mengamanatkan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas dengan beberapa tujuan di antaranya mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari amanat Perda Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009, pada 2015 telah dibentuk Tim Kajian Pemekaran Kabupaten Banyumas yang melibatkan akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto. Tim kajian tersebut menghasilkan laporan yang menyatakan bahwa dua calon daerah otonomi, Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto, siap dan layak dimekarkan.

"Meskipun Kementerian Dalam Negeri masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah, namun usulan pemekaran daerah tetap akan diterima, sebab pemekaran daerah adalah sah dan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah," kata Bupati dalam rapat paripurna Penyampaian Rencana Pemekaran Wilayah Kabupaten Banyumas yang dipimpin Ketua DPRD Banyumas Budhi Setiawan, Senin (6/1/2020).

Bupati mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Banyumas pada 17 September 2019 telah melaksanakan sosialisasi kepada 27 kelurahan di wilayah eks Kota Administratif Purwokerto serta kepala desa dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 25 desa di sekitar eks Kota Administratif Purwokerto. Sosialisasi tersebut berkaitan dengan persetujuan untuk menjadi bagian dari wilayah Kota Purwokerto.

Sosialisasi di 27 Kelurahan dan 24 Desa sebagian besar menerima yang dituangkan dalam berita acara musyawarah desa. Sebanyak 27 kelurahan dan 16 desa bersedia menjadi bagian dari Kota Purwokerto, sedangkan delapan desa lainnya menolak.

"Delapan desa yang menolak masuk wilayah Kota Purwokerto karena adanya persepsi bahwa nantinya desa akan berubah menjadi kelurahan. Padahal substansi tidak membahas desa jadi kelurahan. Bisa saja desa tetap desa di dalam Kota Purwokerto," ujar Bupati.

Dengan telah disampaikanya rencana pemekaran ke DPRD, nantinya ada sosialisasi dalam bentuk diskusi kelompok terpimpin (Focus Group Discussion/FGD) yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Banyumas untuk menyampaikan bahwa status mereka tetap desa meskipun menjadi bagian dari Kota Purwokerto.

Delapan desa yang menolak masuk wilayah Kota Purwokerto terdiri atas Desa Tambaksogra dan Desa Kawungcarang, Kecamatan Sumbang; Desa Beji dan Desa Karangsalam Kidul, Kecamatan Kedungbanteng; Desa Pasir Wetan, Desa Pasir Kulon, dan Desa Karanglewas Kidul, Kecamatan Karanglewas; serta Desa Sidabowa, Kecamatan Patikraja.

Bupati memperkirakan pemekaran wilayah Kabupaten Banyumas tersebut membutuhkan waktu minimal enam tahun.

Sementara itu, Ketua DPRD Banyumas Budhi Setiawan mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti penyampaian rencana pemekaran Kabupaten Banyumas untuk dibahas bersama fraksi. Pihaknya akan membahas rencana pemekaran tersebut melalui berbagai kegiatan FGD sebelum melibatkan panitia khusus (pansus).

"Yang jelas, kami dukung sepenuhnya karena memang pemekaran mempunyai manfaat yang besar," katanya.

Menurut Budhi, idealnya Kabupaten Banyumas dimekarkan menjadi tiga wilayah yaitu dua wilayah kabupaten dan satu kota. Namun prosesnya jauh lebih sulit jika dibandingkan dengan menjadi dua wilayah, yakni Kabupaten Banyumas dan Kota Purwokerto karena infrastrukturnya sudah siap untuk dimekarkan.