Gubernur Didesak Keluarkan Edaran Netralitas ASN-Perangkat Desa

GUNUNGKIDUL - Bawaslu DIY mendesak Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga perangkat desa.

Ketua Bawaslu DIY, Bagus Sarwono mengatakan, dengan kerawaan yang tergolong tinggi, pihaknya bersama beberapa stakeholder berusaha ikut menciptakan rasa aman dan tertib selama kampanye. Begitu juga dengan keberadaan ASN dan perangkat desa yang harus netral sehingga bisa menjaga kondusivitas wilayah. "ASN dan perangkat desa harus netral di Pemilu baik legislatif maupun presiden," terangnya kepada wartawan di Kepatihan Yogyakarta, Rabu (6/2/2019).

Untuk itu, dia berharap Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DIY bisa mengeluarkan surat edaran. Dalam surat edaran yang dimaksudkan adalah kembali mengingatkan agar PNS atau ASN netral dalam Pemilu. "Kita sudah sampaikan ke gubernur, berkaitan permintaan kami untuk keluarnya SE tersebut," katanya.

Menurutnya, langkah penerbitan SE ini diharapkan ASN hingga perangkat desa bisa netral sehingga tercipta Pemilu yang jujur adil dan bermartabat. "ASN dan perangkat memiliki hak pilih. Namun tidak boleh ikut terlibat aktif dalam kampanye baik parpol maupun pasangan capres," ulasnya.

Tidak hanya itu, pihaknya juga mengajak semua masyarakat bisa menjadi pemilih yang cerdas dengan membuat gerakan tolak politik uang. "Di Gunungkidul sudah ada beberapa desa yang menjadi contoh desa anti politik uang. Ini akan kita launching juga demi perbaikan politik di Indonesia," pungkasnya.