Dewan Pengawas KPK Jangan Jadi Kepanjangan Tangan Presiden

JAKARTA - Dewan Pengawas (Dewas) KPK harus berisi orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi. Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, ada dua hal utama yang harus menjadi perhatian bagi calon Dewas KPK. Pertama, mereka harus memiliki pengetahuan teknis tentang formil pidana dan materiil pidana, khususnya pidana korupsi.

Kedua yang paling penting adalah memiliki kemampuan untuk berkata tidak kepada Presiden, meski mereka diangkat oleh Presiden. ”Jangan sampai mereka menjadi kepanjangan tangan bagi Jokowi. Jadi mereka harus memiliki kemampuan berkata tidak kepada Jokowi. Itu yang paling pokok. Siapapun mereka tak penting buat saya,” katanya, Kamis (19/12/2019).

Margarito tidak mau menyebut nama yang memiliki kredibilitas seperti yang diharapkannya. Namun, dia hanya memberikan contoh sejarah hukum bahwa hal seperti itu pernah terjadi di Indonesia.

”Kita pernah ada mantan jaksa agung R Soeprapto yang patungnya ada di Kejaksaan Agung itu. Orang itu berani menolak perintah Bung Karno yang mengangkatnya sebagai Jaksa Agung. Kita juga pernah punya Hoegeng (mantan Kapolri Jenderal Pol Hoegeng Iman Santoso). Jadi itu saja yang paling pokok,” tuturnya.

Margarito berharap, siapapun Dewas KPK yang nantinya dipilih Presiden, harus bisa mengukir sejarah mereka sendiri serta sejarah hukum Indonesia seperti yang pernah diukir oleh Soeprapto maupun Hoegeng.

”Kita tidak kenal orang-orang itu, tapi kita kenal mereka adalah orang-orang yang berintegritas. Sejarah hukum membuat kita mengenal mereka sebagai orang-orang hebat,” tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan sejumlah nama yang berpotensi sebagai calon Dewas KPK. Di antaranya mantan Hakim Agung Mahkamah Agung Artidjo Alkostar, Hakim Albertina Ho, dan mantan Ketua KPK Taufiequerachman Ruki.

”Dewan Pengawas KPK ya nama-nama sudah masuk, tapi belum difinalkan karena kan hanya 5, ada dari hakim, ada dari jaksa, ada dari mantan KPK, ada dari ekonom, ada dari akademisi, ada dari ahli pidana,” kata Jokowi dalam diskusi dengan wartawan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 18 Desember 2019. Lima anggota Dewas KPK rencananya dilantik bersama dengan lima komisioner KPK 2019-2023 pada 20 Desember 2019.