Ganjar Dukung Jokowi Wujudkan Ibu Kota Tanpa Kluster Industri

SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendukung rencana Presiden Joko Widodo membuat ibu kota negara di Kalimantan Timur menjadi kawasan hijau, environmentally friendly, dan tidak ada klaster industri.

"Di banyak negara maju, pusat pemerintahan tidak dicampur dengan industri. New York itu kan sudah sangat padat, maka ibu kotanya Washington. Washington itu sangat menarik, tenang. Bahkan pada pukul 09.00, pukul 10.00 itu sepi. Ibu kota negara bisa seperti Washington," kata Ganjar saat ditemui usai menjadi Inspektur Upacara Hari Bela Negara di halaman Kantor Gubernur, Kamis (19/12/2019).

Menurut Ganjar, jika ibu kota negara dicampur dengan industri, maka akan menjadi seperti Jakarta dahulu yang saat pertama kalinya menjadi tempat dagang. Di ibu kota negara baru juga akan berdiri perguruan tinggi berkualifikasi internasional. (Baca Juga: Pindah ke Ibu Kota Baru, TNI Butuh Rp118 Triliun)

Sistem transportasinya pun tidak lagi menggunakan BBM, tetapi seluruhnya elektronik atau listrik. Kawasannya pun akan lebih hijau, ramah lingkungan, dan orang akan merasa segar dan nyaman.

"Dari daerah, kami mendukung upaya menjaga kawasan tetap hijau. Di sana kan ada orang utan, biota yang harus dirawat. Mudah-mudahan sistemnya oleh tim dipersiapkan dengan baik," katanya.

Presiden Jokowi sebelumnya berjanji membangun kebun bibit hingga memastikan tidak ada klaster industri dan pabrik di ibu kota baru yang berada di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara. Lahan 56.000 hektare disiapkan untuk kawasan inti, di mana 5.600 hektare dibangun klaster pemerintahan di PPU.

Jokowi ingin ibu kota negara yang baru di Kaltim berkonsep green city. Jokowi memerintahkan Menteri LHK Siti Nurbaya membangun kebun bibit seluas kurang lebih 100-an hektare.

Ibu Kota baru itu akan digodok melalui Badan Otorita yang segera dibentuk Jokowi. Badan Otorita Ibu Kota akan mengurus perpindahan ibu kota ke Kaltim yang dijadwalkan akhir Desember 2019 atau awal Januari 2020. Untuk ibu kota baru itu, Jokowi juga akan melibatkan investor agar tak mengganggu keseimbangan APBN.

Biaya pembangunan ibu kota baru mencapai Rp466 triliun. Dari biaya itu, APBN akan berkontribusi sebesar 19%. Anggaran Rp466 triliun di antaranya akan digunakan untuk pemabangunan sejumlah gedung. Pertama berkaitan dengan fungsi utama meliputi gedung legislatif, yudikatif dan eksekutif serta Istana Negara dan bangunan strategis TNI/Polri.