Kader dan Pengurus PKB Wajib Berkhidmat Pada NU

Sabtu, 14 Desember 2019 - 15:00 WIB
Kader dan Pengurus PKB Wajib Berkhidmat Pada NU
Ketua DPP PKB Bidang Legislatif Eksekutif dan Struktur Abdul Halim Iskandar (kanan) didampingi Ketua DPW PKB Jateng KH M Yusuf Chudlori, Sekretaris DPW PKB Sukirman saat kegiatan workshop. FOTO/DOK.PKB
A A A
SALATIGA - Kader maupun pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diminta terus berkhidmat kepada Nahdlatul Ulama (NU). Hal itu disampaikan Ketua DPP PKB Bidang Legislatif Eksekutif dan Struktur Abdul Halim Iskandar dalam Workshop bagi anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota dari PKB se-Jawa Tengah, di Salatiga, Sabtu (15/12/2019) dini hari.

"Ini bagi semua. Apakah kader kita yang ada di Legislatif, maupun Ekskutif. Jangan lupa, PKB lahir dari NU," kata Abdul Halim dalam siaran persnya kepada SINDOnews, Sabtu (14/12/2019).

Atas dasar itu, kata Halim, konsultasi maupun aspirasi dari NU tetap harus dijaga. Bahkan, hal itu termasuk dalam pencalonan kepala daerah, seperti akan digelarnya Pilkada serentak 2020. "Kalau di Jawa Tengah saya yakin sudah berjalan," katanya.

Halim Iskandar yang juga Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) ini juga mengingatkan totalitas kader pada partai. "Ada aturan main yang mengikat, termasuk kepada anggota dewan di fraksi," katanya.

Bagi Halim, semua kader adalah petugas partai. Karenanya, di mana pun berada tidak boleh melenceng dari aturan partai. "Karena petugas, setiap saat bisa dipindahkan ke tempat yang lebih proporsional dan profesional," terangnya.

Sejauh ini, kata Halim, DPP PKB terus memperkuat kebijakan, agar partai ini ke depan semakin besar. Bahkan partainya juga memberikan apresiasi bagi para kader potensial yang gagal menjadi anggota dewan.

"Karena bagaimanapun mereka berkontribusi memberikan suara, sehingga PKB mendapatkan kursi. Jangan lupa semua saling mendukung untuk mendaptkan kursi, meski belum tentu semuanya jadi," ujarnya.

Khusus kepada anggota dewan yang sudah terpili, Halim mengingatkan agar patuh pada aturan yang berlaku. "Misalnya kalau kunjungan kerja, ya jangan main joki, digantikan staf. Karena hal ini pasti teraudit," katanya.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Jateng Arief Irwanto yang ikut memberikan materi Workshop berharap kegiatan ini mampu meningkatkan kinerja para anggota dewan, utamanya dari fraksi PKB.

"Hasil workshop ini bisa meningkatkan kinerja. Utamanya dalam RPJMD, sehingga jadi kekuatan untuk mensejahterakan masyarakat," katanya.

Acara Workshop juga menghadirkan pembicara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian, Kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
(amm)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
artikel/ rendering in 0.9185 seconds (0.1#10.140)