Sistem Pencegahan Korupsi Jawa Tengah Terbaik Nasional

SEMARANG - Provinsi Jawa Tengah kembali mendapat penghargaan dalam hal pencegahan korupsi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penghargaan kepada Jawa Tengah sebagai Pemerintah Daerah Provinsi dengan predikat terbaik capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi secara nasional tahun 2019.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Maruf Amin kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2019 di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2019). Selain Ganjar, sejumlah kepala daerah, jajaran meteri, dan kepala instansi lembaga terkait juga hadir dalam acara tersebut.

Ganjar Pranowo mengatakan, penghargaan tersebut merupakan buah kerja keras yang dilakukannya bersama instansi di lingkungan Pemprov Jateng. Meskipun masih banyak hal yang harus ditingkatkan. "Sebenarnya ada beberapa yang mesti diperbaiki karena strategi pencegahan kita masih buruk ternyata. Meskipun kita mendapat penghargaan dan jadi yang terbaik, namun upaya peningkatan harus terus dilakukan," katanya.

Beberapa standar belum terpenuhi dengan baik dalam upaya pencegahan korupsi di Jateng. Seperti soal penentuan harga sendiri, model lelang, dan beberapa sistem lain. "Sistemnya harus diperbaiki, saya akan perintahkan agar standar-standar itu diperbaiki semuanya. Ya meskipun kurang-kurang sedikit, hari ini kita juara," katanya.

Disinggung terkait upaya pencegahan korupsi agar maksimal, Ganjar mengatakan, berbagai aspek seperti koordinasi supervisi pencegahan, pengelolaan gratifikasi, laporan LHKPN, memperbaiki sistem dengan penerapan sistem elektronik harus dilakukan dengan baik oleh seluruh daerah.

"Kami juga berharap sebenarnya, berikan kami kemudahan untuk mengganti atau mencopot ASN yang terlibat praktik itu (korupsi). Saya usul juga, agar pemerintah memperbaiki dan membuat cara kerja semakin gampang agar tidak terlalu rumit. Misalnya soal remunerasi dan lainnya. Kalau itu dilakukan, maka akan bisa mencegah korupsi," katanya.

Penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi bukanlah yang pertama diterima Pemprov Jateng. Sebelumnya, Jateng beberapa kali mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi oleh KPK, Kemendagri dan instansi terkait.

Beberapa program pencegahan korupsi memang menjadi fokus utama Ganjar sejak pertama memimpin provinsi ini, 2013 silam. Di antaranya, dengan pembenahan sistem pemeritahan dengan digitalisasi sistem, penerapan e-government, e-budgeting, e-planning dilakukan menggunakan sistem digital yang dapat dipantau setiap saat, pengelolaan gratifikasi, pelaporan LHKPN sampai pelayanan masyarakat juga dilakukan melalui media sosial.

Sementara itu, Wapres Maruf Amin mengatakan bahwa pencegahan korupsi harus ditekankan oleh semua pimpinan daerah dan instansi pemerintahan. Pemerintah akan terus melakukan perbaikan regulasi dan tata kelola diimbangi pengawasan efektif dan melibatkan publik melalui keterbukaan informasi publik. "Korupsi adalah musuh bersama, dan harus dilawan secara bersama-sama," tegas Maruf.

Maruf menambahkan, pemerintah juga harus memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pengawasan dan pemberantasan korupsi. Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik seperti e-planning, e-budgeting harus diterapkan sebagai upaya memitigasi korupsi.